AMBON,MRNews.com,- Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon meminta semua fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) di Ambon yang ditunjuk pemerintah maupun tidak dalam pemeriksaan Rapid tes atau tes cepat agar mematuhi batas tarif yang ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 150 ribu.
Ketua Pansus Jhony Wattimena mengaku, sesuai informasi yang didapat, dinas kesehatan (Dinkes) Kota Ambon sudah menyampaikan dan malah telah melakukan pertemuan dengan klinik dan puskesmas yang melakukan Rapid tes soal tarif Rapid tes Rp 150 ribu.
“Setelah dikeluarkan surat oleh Kemenkes, itu ditindaklanjuti dari kantor kesehatan pelabuhan. Informasinya mulai hari ini sudah penerapan. Kita tegas meminta Fasyankes di Ambon harus patuhi tarif Rapid tes yang sudah ditetapkan Kemenkes,” tukasnya usai RDP dengan Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon di Balai Rakyat DPRD, Kamis (9/7).
Namun dari penelusuran, belum semua Fasyankes menerapkan tarif Rapid tes 150 ribu tapi masih dengan tarif awal yang dipatok. Padahal putusan Kemenkes itu mulai berlaku sejak 6 Juli 2020.
“Dewan bukan eksekutor. Kita sarankan ikuti tarif 150 ribu, dikonfirmasikan dengan Dinkes provinsi dan kabupaten/kota. Tadi kita bicarakan dirapat. Keputusannya Pemkot harus mendorong semua Fasyankes jalankan keputusan itu,” tukas politisi Gerindra.
Soal bagaimana dengan rumah sakit swasta, baginya menjadi domain Gugus Tugas provinsi dan kota lewat Dinkes bersama mereka mengatur agar diterapkan pula. “Khan ada Rapid tes mandiri yang dilakukan klinik dan dokter praktek itu, nanti Dinkes atur,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Mourits Tamaela menyatakan, penerapan tarif Rapid tes ini jadi angin segar bagi masyarakat terutama yang ingin bepergian. Diharapkan pemerintah kota maupun provinsi tegas bagi Fasyankes agar segera disesuaikan.
“Secepat mungkin karena ini urgen bagi masyarakat. Apalagi informasinya ada yang belum terapkan,” harap legislator partai NasDem. (MR-02)
Comment