by

Muswil PKB Maluku, Bahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Maluku

AMBON,MRNews.com,- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku akan mengadakan musyawarah wilayah (Muswil) pada 9-10 Januari 2021 di Ambon dan bakal membahas tentang percepatan pembangunan ekonomi Maluku.

Sekretaris wilayah DPW PKB Maluku Fahrudin Hayoto mengungkapkan, Muswil PKB Maluku dilaksanakan serentak secara nasional se-Indonesia diwaktu bersamaan dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Muswil akan berpusat di Swiis-BelHotel Ambon yang akan dihadiri pengurus wilayah PKB Maluku dan 11 DPC PKB Se-Maluku. Juga akan diikuti pengurus DPC secara daring via zoom meeting di kantor DPC PKB Kabupaten/Kota masing-masing,” terang Hayoto dalam rilisnya kepada media ini, Jumat (8/1/2021).

Ia menjelaskan, Muswil PKB se-Indonesia yang akan dibuka langsung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) ini merupakan amanat Muktamar PKB di Bali tentang penataan dan penyeragaman struktur kepengurusan PKB seluruh Indonesia.

“Muswil juga akan menetapkan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021-2026, menetapkan program kerja dan pernyataan politik dan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Yaitu terkait pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial dan kaderisasi kepemimpinan,” tandasnya.

Menurut Hayoto, merosotnya harga cengkeh di Maluku yang berdampak terhadap masyakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani cengkeh.

Sebab sudah sejak lama Maluku adalah primadona dimata dunia dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah. Namun apakah cengkeh masih menjadi primadona Maluku?. Karena sampai saat ini harganya turun drastis.

Sehingga point pertama yang akan dirumuskan adalah PKB meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga cengkeh. Diperlukan adanya instrumen atau kebijakan Pemerintah Pusat untuk dapat membuat kestabilan harga cengkeh di maksud.

“Dan bila perlu pemerintah Pusat lewat kementerian perdagangan dapat membeli langsung cengkeh hasil panen dari masyarakat dengan Harga tinggi” tegasnya.

Aspek berikutnya adalah optimalisasi potensi pariwisata. Provinsi Maluku mempunyai Sumber daya pariwisata yang tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Selain wisata alam tersebut Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan.

“Guna menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru PKB meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Maritim dan Investasi serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk percepatan pembangunan Kepulauan Banda sebagai proyek stategis Nasional (Kawasan Pariwisata Nasional) untuk pengembangan kawasan Wisata bertaraf internasional,” ungkapnya.

PKB juga Mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk Selat Valentine di Kabupaten Seram Bagian Barat, Teluk Ambon di Kota Ambon serta Pasir Panjang di Pulau Kei Maluku Tenggara untuk dapat menjadi proyek strategis pariwisata nasional.

PKB sebutnya, juga merekomendasikan optimalisasi potensi sumberdaya Alam di Maluku, khususnya Blok Masella. Hal itu dalam rangka mendukung Perekonomian Nasional termasuk untuk menggenjot ekonomi daerah dan mendatangkan income (pendapatan) bagi Maluku serta pengentasan Kemiskinan Di Maluku maka PKB meminta percepatan agar LNG abadi Block Masella segera beroperasi.

“Untuk itu PKB mendukung semua upaya-upaya Pemerintah Daerah Maluku, bersama SKK Migas dan INPEX sebagai operator untuk mengambil Langkah-langkah percepatan beroperasinya LNG Abadi Block Masela”, jelasnya.

Hayoto juga mengingatkan Maluku telah dicangkan sebagai Lumbung ikan Nasional (LIN). Maka PKB meminta implementasi Maluku sebagai LIN tidak sekedar jargon/aturan semata (baik itu Perpres maupun UU) tapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat untuk mendukung Infrastruktur LIN dan juga Peranan Sektor Swasta perikanan Nasional dalam menopang Implemantasi LIN di Maluku.

Dikatakan, PKB juga menyoroti tentang pemerataan pembangunan khususnya insfrastruktur. Pembangunan infrastuktur merupakan bagian integral pembangunan dan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur diyakini dapat menjadi motor percepatan kemajuan suatu kawasan.

Sebab realitas hari ini PKB melihat dibandingkan dengan Provinsi lain, anggaran pembangunan infrastruktur untuk Maluku sangat minim apalagi Maluku adalah provinsi kepulauan dengan beberapa kabupaten adalah Wilayah Perbatasan dan Terluar.

“Untuk itu PKB meminta Kementerian PUPR dan Kementrian Perhubungan agar memprioritaskan anggaran yang besar untuk Maluku baik Infrastuktur jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, maupun Infrastruktur dermaga dan Pelabuhan di Maluku dengan memperioritas Wilayah Perbatasan dan Terluar,” tegasnya.

Hayoto menambahkan, pemerataan pembangunan juga perlu ditempuh dengan pembentukan DOB (daerah otonomi Baru) di provinsi Maluku, maka DPW PKB Maluku telah melakukan kajian untuk mengusulkan dibukanya morotorium DOB agar kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah.

“Untuk itu PKB Maluku minta untuk kebijakan morotarium DOB dibuka kembali, dan harus ada pengecualian untuk Maluku mengingat Maluku adalah Provinsi dengan rentang kendali kepulauan,” imbuhnya.

PKB tidak hanya peduli pada agenda-agenda ekonomi namun juga peduli dengan agenda pelestarian lingkungan dan ketahan sosial ditengah pandemic covid-19.

Menurut Hayoto, perlu kebijakan Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari oleh Pemda Maluku. Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ini bertujuan untuk menjadikan Maluku dengan luas laut terbesar utk menjaga kelestarian lingkungam dan meningkatkan citra sebagai Provinsi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Sedangkan terkait ketahan sosial ditengah pandemic covid-19, maka PKB minta agar Rapid Test, Rapid Anti Gen maupun Swab harus gratis dan jagan dibebankan kepada masyarakat yang sedang terpuruk baik secara ekonomi maupun pisikologis” tegasnya.

Terakhir, terkait dengan Kepemimpinam Eksekutif di daerah maka PKB Maluku Mendorong Kader-kader potensialnya baik yang di DPW, DPC maupun Legislator PKB untuk merebut Kepemimpinan Ekskutif pada tahun 2022 atau 2023 untuk bekerja sejak dini dan bersosialisasi untuk mendapatkam simpati masyarakat.

“Semua point-point tersebut menjadi komitmen utama Partai Kebangkitan Bangsa untuk konsisten, inovatif dan produktif sebagai komitmen aksi melayani Indonesia dan lahit bathin berjuang Bersama rakyat”, tutup Hayoto. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed