by

Musdalub Hanura Deadlock, Ohorella Didukung DPC, Mualim & Sapulette “Jagoan” DPP

AMBON,MRNews.com,- Musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD Hanura Provinsi Maluku berakhir deadlock alias tidak ada keputusan siapa sosok Ketua DPD yang baru. Ini karena Musdalub ricuh dan terpaksa diambil alih DPP.

Pasalnya, dari ketiga calon, Achmad Ohorella yang mendapat dukungan mayoritas pemilik suara Musdalub, 9 DPC “dipaksa” mundur dari pertarungan karena tidak didukung DPP.

Karena dua kandidat lain, Mus Mualim dan Ronny Sapulette yang tidak didukung 30 persen DPC, malah dapat “surat sakti” dari DPP. Adanya dukungan dua pihak ini yang membuat konsensus tidak tercapai dan kontestasi diantara ketiganya harus lanjut ke DPP.

Usai deadlock-nya Musdalub, Ohorella kepada awak media katakan, baginya proses Musdalub yang merupakan dinamika organisasi yang tidak benar dan harus diluruskan.

“Selaku kandidat dan mayoritas DPC, kita minta maaf kepada semua masyarakat kota Ambon dan Maluku, bahwa agenda partai ini tidak berjalan dengan baik maka perlu kita luruskan kedepan agar hasilnya positif bagi partai,” tandas Ketua DPC Hanura Kota Ambon itu di Marina Hotel, Sabtu (6/11).

Tak hanya sebagai kandidat, menurut Ohorella, Ketua DPC-DPC lain pun menilai ada proses-proses Musdalub yang salah dan mesti diluruskan agar tidak jadi persoalan yang berbuntut panjang. Sebab membuat partai Hanura besar dan jaya di Maluku jadi keinginan semua kader.

“Akan kita sampaikan ke jenjang lebih tinggi yaitu mahkamah partai di Jakarta, laporkan proses Musdalub yang mekanismenya salah. Selaku kandidat, saya sudah penuhi semua unsur persyaratan itu. Tapi kemudian dengan segala cara ada oknum-oknum tertentu coba menghambat proses itu,” tegas mantan anggota DPRD Kota Ambon.

Sementara, Ronny Sapulette menuding deadlock-nya Musdalub karena ada beberapa kendali yang dipaksakan pemilik suara yaitu DPC. Dengan dua masalah yaitu
tentang domisili dan adanya dukungan DPP.

“Saya punya surat domisili jelas sebagai penduduk Kota Ambon, untuk KTP berlaku nasional. Masalah kedua soal syarat khusus sebagai Ketua DPD, yang mana harus mendapat rekomendasi DPP. Bahasa “harus” jadi pedoman ke tahap berikut,” terang pengacara kawakan itu.

Dilanjutkan, dari lima calon, ternyata DPP merekomendasi dirinya dan Mus Mualim, atas penilaian sesuai data dan fakta, tidak mengabaikan dukungan 30 persen DPC yang mayoritas ke Ohorella.

“Soal kami belum dapat minimal dukungan 30 persen DPC, tergantung. Jika kami salah satu undur diri saja berarti aklamasi, maka tidak butuh dukungan DPC lagi, ini masih dalam tahapan. Tapi ada yang paksakan kehendak atas emosional dan kepentingan sesaat yah repot,” ulasnya.

Dukungan 9 DPC ke Ohorella tambahnya, tidak serta merta jadikannya ketua DPD, sebab Ohorella tidak dapat “tiket” dari DPP. “Kalau tidak ada itu yah, tidak bisa ikut tahapan berikutnya, karena itu wajib dikantongi,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed