MoU & PKS Diteken, KPK Dorong Pemda Tingkatkan Pendapatan

AMBON,MRNews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerja sama (PKS) seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Maluku terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang berlangsung di Islamic Center Jalan Waihaong Pantai, Kota Ambon, Maluku, Rabu, (23/10/19).

Wakil ketua KPK Alexander Marwata katakan, dengan adanya MOU dan PKS ini, KPK berharap pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak yang akan memberikan kontribusi cukup besar kepada pendapatan daerah. PKS ini juga dimaksudkan dalam rangka penyelamatan aset-aset pemerintah daerah melalui kegiatan penertiban aset daerah.

Pasalnya, dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang dilaksanakan tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK di Maluku, beberapa permasalahan terkait aset antara lain adalah masih banyak aset-aset pemerintah daerah yang belum disertifikasi, tanah dan bangunan yang bermasalah dengan pihak ketiga, dan juga aset milik pemda yang legalisasi kepemilikannya masih menggunakan nama perseorangan atau pribadi.

“Dengan MOU ini, diharapkan akan menjadi kerjasama efektif antara Pemda dengan BPN dalam melaksanakan percepatan sertifikasi tanah sebagai langkah awal pengamanan aset-aset daerah. Kerjasama yang efektif dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dimaksudkan untuk memfasilitasi kegitana penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga,” sebut Marwata.

Permasalahan aset lain yang juga akan menjadi fokus dalam pengelolaan barang milik daerah menurutnya adalah terkait aset kendaraan. Beberapa diantaranya adalah kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen lengkap dan juga kendaraan dinas pemda yang masih dikuasai pihak-pihak tidak berhak. KPK mendorong hal tersebut diatas dapat diselesaiakan oleh pemerintah daerah.

Selain sertifikasi tanah, diakuinya, kerjasama antara Pemda dengan BPN juga terkait koneksi host to host untuk PBB dan BPHTB, pemanfaatan data Zonasi Nilai Tanah (ZNT), dan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kerjasama terkait hal tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan daerah di kabupaten/kota.

“Guna optimalisasi pendapatan daerah, juga dilaksanakan kerjasama dengan Kanwil DJP terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), pengawasan bersama bidang perpajakan, dan juga dukungan peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk pembinaan administrasi perpajakan daerah. Dalam konteks yang sama, kerjasama dengan Bank Maluku-Malut dilakukan untuk mendorong diberlakukannya kebijakan transaksi non tunai. Penggunaan transaksi secara non tunai dapat mengurangi resiko titik-titik rawan korupsi,” paparnya.

Sebab itu, KPK diakuinya mendorong pemerintah daerah dibantu oleh bank daerah melakukan pemasangan alat perekaman pajak online kepada wajib pajak seperti hotel dan restoran, sehingga wajib pajak dapat dipungut dan menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar yang otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut selain wakil ketua KPK Alexander Marwata juga Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Bupati dan Walikota se Maluku, Pimpinan Kantor Wilayah BPN, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, dan PT Bank Maluku Malut. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *