by

Penerimaan Prajurit TNI Sesuai Kebutuhan & Prioritas Anak Daerah Sesuai KTP

AMBON,MRNews.com,- Rekrutmen prajurit TNI dilakukan sesuai kebutuhan mengacu pada keputusan Menteri Pertahanan (Menhan) RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan jumlah kuota disetiap daerah di Indonesia demi pengembangan kekuatan.

Panglima TNI Jenderal TNI Andhika Perkasa katakan, rekrutmen prajurit TNI ditangani langsung Kepala Staf Angkatan baik darat, laut maupun udara.

Namun dalam hal jumlah secara nasional tidak bisa lepas dari keputusan Menhan yang sudah menentukan jumlah perwira baik Bintara maupun Tamtama yang boleh masuk setiap tahun.

“Saat saya menjadi KASAD, kita memetakan Kodim per Kodim, kekuatan nyatanya. Kita tidak hanya menghitung Kodam. Misalnya, kami memberi alokasi baik Tamtama maupun Bintara itu juga sesuai kebutuhan,” terang Andhika.

Pernyataan Jenderal Andika merespons persoalan sejumlah anak muda Maluku yang melakukan aksi protes di depan kantor Gubernur Maluku beberapa waktu lalu karena kuota penerimaan Tamtama 2021 yang awalnya banyak, tetiba berkurang.

Menurut mantan KASAD itu, meski jumlah kuota penerimaan prajurit TNI secara agregat sudah ditentukan, namun pihaknya bisa membijaki dengan memberi porsi kepada provinsi-provinsi dan Kabupaten itu secara lebih proporsional.

“Jadi tidak ada ketentuan setiap provinsi harus sama kuota, tidak juga. Kami sudah lakukan itu di Angkatan Darat. Jadi kita lihat benar ditiap-tiap Kabupaten itu beberapa yang nyata, yang ada disitu. Itulah yang menjadi fokus kita lebih banyak,” tegasnya.

Sehingga tambah Andhika, dari segi komposisi pihaknya sudah berusaha. Sebab konsekuensi memberikan porsi lebih ke Kabupaten yang kurang atau tertinggal.

“Misalnya standar kesehatan jasmani, psikologi, itu pun kami sesuaikan. Tidak serta merta dan terlalu kaku berpegangan pada standar yang berlaku nasional,” urainya.

Khusus kasus di Maluku, dirinya lebih melihat kekuatan nyata prajurit di Ambon, dibandingkan dengan di Masohi, Tual, Saumlaki, Moa. Dengan Kodim Masohi misalnya yang membawahi tiga Kabupaten dengan kuota hanya enam (6) Tamtama dan Bintara TNI-AD, mungkin sudah penuh.

“Untuk TNI AD syarat kami, prioritas anak daerah dengan bukti KTP harus tiga tahun tinggal. Sehingga tidak ada orang dari luar Maluku yang bisa main-main,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed