AMBON,MRNews.com.- Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun bersama Ketua-ketua Fraksi serta Ketua Komisi I mendatangi Bawaslu Maluku guna mengetahui kesiapan Bawaslu terutama dalam segi kesiapan anggaran Pemilu 2024 mendatang.
Pertemuan dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, DR Subair, MSi, yang didampingi Ketua DPRD Maluku dan Ketua Komisi I, Amir Rumra serta dihadiri komisioner dan staf Bawaslu, Selasa (5/9).
Agenda pelaksanaan Pemilu yang direncanakan berlangsung secara serentak yakni pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Karena itu menurut Watubun, pentingnya kesiapan penyelenggara yang melaksanakan agenda pemilu terutama pentingnya kesiapan anggaran sehingga seluruh tahapan yang telah didesain dapat dilaksanakan secara baik tanpa terkendala.
“DPRD Maluku melalui Komisi I telah melakukan tanggungjawab koordinasi dengan lembaga penyelenggara dan keamanan terkait seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tentunya harus didukung kesiapan dana hibah oleh pemerintah daerah Maluku. Maka kunjungan kami untuk memastikan kesiapan seluruh elemen penyelenggara Pemilu dapat berjalan dengan baik. ” ujar Watubun.
Ditambahkan, jika perhatian terhadap pelaksanaan Pemilu yang digelar secara serentak di 11 kabupaten/kota di Maluku menjadi intens Komisi I sejak tahun lalu.
Namun sayangnya tidak menjadi perhatian serius Pemerintah daerah (Pemda) Maluku dengan belum menetapkan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Sejak tahun lalu Komisi I telah melakukan langkah-langkah agar Pemda siap dalam hal dukungan melalui dana hibah kepada penyelenggara. Namun hingga sekarang DPRD belum mendapat gambaran terkait dukungan anggaran dari Pemda Maluku,” tegas Watubun.
Sementara itu Ketua Bawaslu Maluku Subair menambahkan, jika diketahui dana hibah dari Pemda untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sebesar Rp 85 M lebih sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan.
Padahal sebelumnya melalui surat resmi kepada Gubernur Maluku, Bawaslu mengusulkan dana hibah Pemilu 2024 sebesar Rp 260 miliar. Tentunya nominal jauh dari apa yang diusulkan Bawaslu Maluku.
“Kami dalam beberapa waktu kedepan akan menyurat Pemda Maluku terkait permintaan dana untuk proses tahapan Pemilu yang tembusannya akan disampaikan ke DPRD Maluku,” kata Subair.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang diwakili, Alimudin Kolatlena mengatakan jika fraksi mendukung sepenuhnya anggaran yang dibutuhkan Bawaslu.
Sayangnya uangnya ada pada pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat segera dipenuhi sehingga Bawaslu dapat menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
Ketua Komisi I, Amir Rumra sangat menyayangkan Pemda Maluku yang belum juga menetapkan dana hibah. Hal tersebut sangat berpengaruh ke pemerintah kabupaten/kota terkait sharing dana. (MR-01)
Comment