Malteng & SBB Perpanjang Masa Tanggap Darurat 7 Hari

AMBON,MRNews.com,- Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB) memperpanjang masa tanggap darurat bencana Gempabumi selama tujuh (7) hari atau dari 10 hingga 17 Oktober 2019 mendatang. Sementara Provinsi Maluku dan Kota Ambon telah mengakhiri atau menghentikan masa tanggap darurat di hari ini Rabu 9 Oktober dan selanjutnya memasuki masa transisi ke pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana selama 90 hari kedepan.

Diketahui, pasca Gempabumi 6,5 SR yang mengguncang Kota Ambon, Maluku Tengah dan SBB Kamis, 26 September 2019 lalu mengakibatkan ribuan rumah dan fasilitas umum rusak berat, ribuan orang masih mengungsi dan 39 orang meninggal per 9 Oktober 2019, baik pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota tiga daerah pun mengeluarkan keputusan masa tanggap darurat penanggulangan bencana tahap pertama selama 14 hari atau hingga 9 Oktober.

Bupati Malteng Tuasikal Abua katakan, pihaknya memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 7 hari kedepan. Sebab meski kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban telah dilakukan maksimal tetapi ada hal-hal strategis lainnya yang masih terus diupayakan oleh pemerintah dan stakeholder dalam rangka memastikan pengurusan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan prosesnya berjalan dengan benar dan tuntas.

“Selanjutnya nanti kita akan dilihat lagi bagaimana kondisi di lapangan, kalau dalam keadaan force major atau memaksa karena adanya bencana yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat bisa saja kita perpanjang lagi. Karena memang Malteng dan SBB selama lebih dari 1200 gempa susulan itu adalah pusat gempa. Dimana untuk Malteng sendiri, kecamatan Salahutu, Leihitu dan Haruku adalah tiga kecamatan yang terdampak langsung Gempabumi dan sudah 100 lebih pengungsi,” tukas Abua.

Senada dengan Abua, Bupati SBB Yasin Payapo memastikan pula masa tanggap darurat penanggulangan gempa yang berakhir hari ini diperpanjang atau ditambah 7 hari lagi. Salah satu pertimbangannya untuk optimalkan pelayanan dan penanganan pengungsi serta logistik yang belum maksimal. Pasalnya pengungsi setiap waktu bertambah selain akibat gempa susulan yang masih terjadi dalam skala 3-4 SR tetapi juga faktor berita hoax lewat mimpi dan mawe lalu beredar di masyarakat akan terjadi gempa besar disertai tsunami menimbulkan ketakutan bagi mereka hingga terpaksa menyelamatkan diri ke hutan dan gunung.

“Hingga hari ini, di SBB tercatat 20 orang meninggal akibat dampak gempabumi. 27.952 orang pengungsi penerima bantuan pada sejumlah kecamatan. Sebab awal verifikasi dan validasi, Huamual dan Piru atas kesepakatan kepala dusun ditiadakan karena tidak terdampak gempa hanya takut atau trauma. Maka perhatian dikhususkan hanya bagi warga kecamatan Kairatu-Kairatu Barat, Inamosol dan Amalatu. Besok kita validasi terakhir,” ungkap Payapo.

Sebelumnya, Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah kota (Pemkot) Ambon telah mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempabumi hari ini 9 Oktober 2019. “Waktu 14 hari bagi Pemprov telah cukup untuk masa tanggap darurat. Selanjutnya kita memasuki tahapan transisi ke pemulihan selama 90 hari atau tiga bulan lamanya baik yang fokus pada pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga yang rumah rusak berat dan sedang, psikologi masyarakat korban langsung maupun fasilitas umum seperti sekolah darurat luar ruangan,” tukasa pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *