AMBON,MRNews.com,- Puluhan orang dari Aliansi Mahasiswa Tenggara (Kota Tual, Malra dan Aru) di Kota Ambon berdemo di kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/5). Terkait kurangnya pelayanan pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman dalam kondisi Covid 19.
Mereka meminta Gubernur Maluku Murad Ismail membuka akses pelabuhan Yos Soedarso Ambon bagi mahasiswa yang pulang.
Tuntutan lain, memulangkan mahasiswa Tenggara yang masih ada di Ambon, menyurati tiga kepala daerah untuk membuka akses pelabuhan ditiap daerah, serta meminta Ketua Gustu COVID-19 Provinsi mempertimbangkan kembali biaya rapid test bagi mahasiswa, masyarakat yang pulang.
“Aksi ini untuk menuntut kepulangan mahasiswa Maluku Tenggara. Karena umumnya mahasiswa sudah sangat merasakan penderitaan akibat Covid-19. Kami juga tidak akan bebankan pemerintah daerah namun kami ingin kembali ke keluarga,” ujar kordinator lapangan (Korlap) Faroq Notanubun didepan Sekretaris Daerah Maluku yang juga Ketua Harian Gustu COVID-19 Kasrul Selang.
Bahkan diakui, pihaknya sampai kini tidak mendapat bantuan sembako atau masker dan lain dari Pemprov. “Kami telah berkomunikasi dengan Pemprov terkait pemulangan, namun belum juga direspon sehingga kami sangat rasakan pelayanan tidak wajar,” jelasnya.
Jika pulang ke daerah tujuan pun, tambah dia, tetap prosedur COVID harus dijalani dengan isolasi dan jalani protap lainnya. “Kami ingin pulang karena tidak tau sampai kapan pandemi ini selesai,” tukas Faraq.
Merespons tuntutan, Sekda mengaku, Ambon adalah zona merah sehingga permintaan tiap Bupati agar batasi setiap orang yang akan pulang ke kabupaten masing-masing.
Apalagi, sesuai keputusan Menhub, dilarang mudik guna memutuskan mata rantai. Dan bila izinkan, maka Pemda melanggar keputusan pemerintah pusat.
“Kami telah rapat dengan semua Rektor agar mahasiswa tidak boleh dipulangkan. Maka kami telah memutuskan agar bantuan Sembako dibagi ke seluruh mahasiswa dari luar kota Ambon. Kami juga akan koordiansi dengan Pelni terkait kapal yang beroperasi. Kalau disetujui maka Pemprov akan memfasilitasi agar mahasiswa dapat dipulangkan ke daerah masing-masing,” pungkasnya. (MR-02)
Comment