by

LPJ APBD 2019 Jadi Perda, Walikota: Bermakna Strategis

-Kota Ambon-104 views

AMBON,MRNews.com,- Laporan pertanggungjawaban (LPJ) perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Ambon tahun 2019 telah ditetapkan DPRD lewat paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang I 2019-2020 dan pembukaan masa sidang I tahun sidang II 2020-2021, Rabu (2/9).

Walikota Ambon Richard Louhenapessy berpandangan, penetapan LPJ pelaksanaan APBD TA 2019 bagi pemerintah kota (Pemkot) memiliki arti dan makna strategis sehingga untuk ketiga kalinya ditahun 2020, kota Ambon masih mencatatkan predikat WTP untuk APBD 2019.

“Pemkot memberikan penghargaan dan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui dan menerima LPJ APBD TA 2019, dengan berbagai catatan kritis yang disampaikan. Tentunya akan menjadi perhatian serta ditindaklanjuti kami,” sebut Walikota dalam paripurna DPRD secara virtual.

Hal ini menujukan Pemkot Ambon atas dukungan DPRD telah berada dalam track yang tepat untuk tata pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel.

Bersama dengan itu, dikatakan, pemerintah tidak kenal lelah mensosialisasikan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan; memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Kami menyadari setiap kebijakan pasti ada pro-kontra. Sebuah dinamika yang biasa terjadi diera demokrasi, tapi berkaitan dengan keselamatan warga kota, kita tidak akan kendor. Segala upaya akan terus dilakukan, hingga kota ini dapat kembali turun ke zona oranye di Maluku,” tukasnya.

Sementara wakil ketua DPRD kota Ambon Gerald Mailoa mengaku, rekomendasi DPRD dimasa persidangan III tahun sidang I 2019-2020 utamanya tentang dana bantuan korban gempa 2019 yang mana DPRD mendorong harus segera dicairkan dalam waktu dekat kepada para korban.

“Hal itu sangat prioritas dan DPRD desak. Juga kita desak Pemkot segera tuntaskan proses penyaluran bantuan jaring pengaman sosial bagi korban dampak Covid-19 khususnya untuk BLT yang calon penerima bantuan sampai saat ini ada yang belum terima haknya,” ungkap Gerald. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed