by

LKPJ 2017 Walikota Diterima DPRD, Disertai Rekomendasi

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon melalui sidang paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (21/5/2018) dan dipimpin Ketua DPRD James Maatita, serta didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Ely Toisuta dan Rustam Latupono, secara resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2017. Meski diterima, tetapi DPRD memberikan berbagai catatan bagi pemerintah kota berupa sejumlah rekomendasi yang secara khusus menyasar berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Rekomendasi yang dibacakan ketua Pansus, Juliana Pattipeilohy, beberapa diantaranya, bagi bidang Pemerintahan yakni perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan dalam bidang pemerintahan, baik tingkat desa, kecamatan dan kota agar lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk bidang Pendidikan, pemerintah kota perlu memperhatikan pengucuran dana BOS agar pemanfaatannya tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pada sekolah-sekolah di kota Ambon. Pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, agar pemerintah secara tegas dalam mengelola pasar dan dapat mengoptimalkan pasar-pasar yang sudah dibangun antara lain pasar Waiheru, Wara, Air Louw dan Hutumuri dengan mengidentifikasi para pedagang untuk menempati bangunan pasar yang sudah ada sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik dan sesuai peruntukannya, bukan sebaliknya seperti pasar Tagalaya yang sekarang menjadi tempat parkir kendaraan bermotor.

Pada bidang Kesehatan, diharapkan pemerintah kota Ambon memperhatikan tenaga-tenaga kesehatan yang siap ditempatkan pada instalasi kesehatan di lima kecamatan yang menjadi kebutuhan masyatakan terhadap layanan kesehatan. Juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga pelayanan kesehatan secara kualitas kedepan semakin baik, yakni mencover masyarakat miskin ke program BPJS Kesehatan sehingga dambaan memperoleh pelayanan kesehatan lebih maksimal menjadi kenyataan.

Untuk bidang PUPR, diharapkan dinas agar memperhatikan pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), misalnya pembangunan lampu penerangan jalan di kecamatan Leitimur Selatan, memperhatikan saluran drainase pada wilayah tertentu di kota Ambon untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya genangan air, banjir atau terjadinya longsor pada musim hujan. Juga terkait tempat pemakaman umum (TPU) di desa Nania dan Air Besar segera diatur pemanfaatannya agar sesuai dengan Perda yang ada di kota Ambon.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, yakni belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga dan KTP. Pemerintah juga belum mampu memvalidasi data jumlah penduduk dengan baik, sehingga sering ada masalah dalam data kependudukan terutama saat akan ada pesta demokrasi seperti Pileg, Pilpres, Pilkada (Pilgub-Pilwakot) dan Pilkades. Pada bidang Pariwisata, perlu melakukan inventarisir potensi wisata unggulan Ambon menuju tahun penetapan Ambon sebagai salah satu tujuan/destinasi wisata.

Pada bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan, tidak tegasnya pemerintah dalam menindak oknum-oknum masyarakat maupun pengusaha yang melanggar dan dengan sengaja membuang limbah berbahaya, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan (daratan, daerah aliran sungai maupun teluk). Juga belum optimalnya dukungan dari lintas sektoral pada bidang ini, sehingga mengakibatkan semakin terdegradasinya lingkungan. Sedangkan untuk bidang Ketenagakerjaan, harus segera melakukan MoU antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan guna mendapatkan solusi dalam rekrutmen dan penempatan tenaga kerja agar dapat meminimalisir angka pengangguran di kota Ambon. Serta untuk mengurangi terjadinya pengurangan tenaga kerja dan PHK sepihak oleh perusahaan, pemerintah agar memperhatikan regulasi terkait hal dimaksud.

Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset, belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD Kota Ambon belum adanya peningkatan yang signifikan. Serta terkait asset pemerintah kota Ambon, maka DPRD meminta perhatian serius pemerintah terhadap data seluruh aset dan menyelesaikan seluruh persoalan terkait legalitas aset tersebut, sehingga harapan untuk mendapatkan opini WTP dapat terwujud. Di bidang Ekonomi, pemerintah perlu mengakaji benar potensi sumberdaya yang terkait investasi dan mampu mempromosikan potensi unggulan daerah.

Terhadap rekomendasi DPRD, Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang didampingi Wawali mengaku, akan menjadi perhatian pemerintah terutama OPD untuk ditindaklanjuti, karena memiliki tujuan baik sebagai mitra kerja meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga kota menuju Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius, dengan semangat demokrasi dan sinergitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama. Hal itu sebagai wujud DPRD senantiasa memberi dukungan bagi pemerintah dan diharapkan terus terjadi apalagi di setahun kepemimpinan ini. Karena disadari semua program kerja dan agenda pemerintahan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya dukungan pimpinan dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed