by

Litiloly : Sistem Pemerintahan di Buru Terlihat Kropos

AMBON,MRNews.com,- Tanggal 15 january 2018 telah terjadi penyerahan SK Plt oleh Bupati Buru kepada para pejabat  yang ditunjuk sebagai pejabat eselon II di lingkup pemerintahan Kabupaten Buru.

Dan bukan menjadi rahasia publik Ramli Noho telah menerima SK Plt secara simbolis oleh Bupati Buru untuk menjabat sebagai SEKWAN DPRD Buru pada saat itu untuk menggantikan Arman Buton yang telah bertugas selama kurang lebih 15 tahun terakhir.

Para pejabat yang menerima SK Plt pada saat itu, kini telah beraktifitas di perkantoran yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai mana mestinya. Namun sampai sekarang hal tersebut tidak terjadi di ruang lingkup Sekretariat Dewan DPRD Kab. Buru dimana masih dibawah kendali Arman Buton.

“Hal ini menunjukan sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam suatu sistem pemerintahan, apalagi terdengar kabar ada dugaan hal tersebut terjadi karena intervensi oknum-oknum anggota DPRD untuk mempertahankan pejabat SEKWAN yang lama,” tandas Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Namlea, MR Litiloly, dalam release kepada media ini, Rabu (7/2).

Dikatakan, secara kelembagaan DPRD tidak memiliki struktur kewenangan dalam proses  pengangkatan jabatan ASN di daerah, karena kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat ASN di tingkat kabupaten/kota berada pada Bupati/Walikota dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.

Kalau pun menurutnya secara aturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana disebutkan bahwa proses pergantian sekretaris dewan atas persetujuan pimpinan DPRD dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman. Namun fenomena ini tetap menjadi misteri, karena dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan PPK dilakukan mekanisme konsultasi antara DPRD dan Eksekutif (melalui Pejabat yang Berwenang).

“Penetapan Ramli Noho sebagai Plt Sekwan pada tanggal 15 Januari lalu menunjukan terjadinya overlapping dalam sistem pemerintahan, karena jika merujuk pada aturan diatas sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Bupati sendiri tentunya harus melalui konsultasi dan persetujuan DPRD,” bebernya.

Kejadian ini kata Litiloly memberikan dua kemungkinan dalam berpresepsi, pertama Bupati dalam menjalankan kewenanganya tidak mengindahkan aturan untuk berkonsultasi dengan pihak DPRD sekaligus meminta persetujuan Pimpinan DPRD. Kedua, penetapan tersebut telah berjalan sesuai mekanisme dimana pihak eksekutif telah berkonsultasi dan mendapat persetujuan pihak legislatif namun dalam perjalanan terjadi pressure power politik atau political hostages sehingga merubah ketetapan tersebut. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed