Lima Tuntutan GAMKI,GMKI & KNPI Untuk DPRD MBD

AMBON,MRNews.com,- Sejumlah permasalahan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini di bumi Kalwedo, Maluku Barat Daya (MBD) diantaranya soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sembilan bahan pokok (Sembako) serta harga-harga barang yang melambung jauh dari wajar, turut menimbulkan kegelisahan dan keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga elemen pemuda diantaranya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) MBD.

Para legislator, sebagai penyambung lidah rakyat dituntut lebih serius dan peka terhadap permasalahan tersebut dan persoalan lainnya, bukan sebaliknya. Telah dipilih rakyat dan duduk menikmati kursi empuk serta mendapat sejumlah tunjangan jabatan, namun lupa tanggungjawabnya bagi rakyat yang sudah mengantarnya lewat proses pemilihan. Jika hal penting itu diabaikan, maka rakyat jualah yang akan memberi vonis pada waktunya bagi wakilnya. Karenanya, GAMKI,GMKI dan KNPI menyampaikan lima (5) sikap tuntutan ke DPRD MBD. 

“Kami berterima kasih karena Rabu (13/3/19) para wakil ketua dan anggota DPRD yang terhormat, sudah menerima dengan baik kehadiran kami untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat di MBD. Paling kurang ada lima aspirasi yang kami sampaikan ke DPRD untuk diperhatikan dan diseriusi,” kata Ketua DPC GAMKI MBD, Pdt Albert Efraim Kofit dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (14/3/19).

Wakil Ketua DPRD Hery Lekipera dan Evert Mozes serta Izak Tiwery menerima ketiga OKP tersebut yang diwakili Albert Kofit, Rowen Umpenawany, Ita Yermias, Ongen Christian, Farde Malle dari GAMKI, Jefry Rehiraky dari GMKI, serta Erny Mirpey dari KNPI di ruang kerja wakil ketua.

Lima tuntutan itu, dirincikan Kofit, pertama, meminta DPRD MBD peka dan peduli terhadap persoalan yang dialami rakyat ( terkait kelangkaan BBM, sembako, dan lainnya. Kedua, mengingatkan peran pengawasan DPRD bersama mitra terkait terhadap permainan para tengkulak dan pelaku pasar yang semena-mena menaikan harga barang.

“Kami meminta peran DPRD agar melalui pihak eksekutif tetap siuman, sigap dan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti penyiapan gudang dan stok yang memadai dan lainnya,” terang sekretaris klasis GPM Moa itu.

Ketiga, meminta DPRD untuk mendorong pemerintah daerah segera membentuk dan memfungsikan tim pengendalian inflasi daerah di Kabupaten MBD. Keempat, dimintakan DPRD dari fungsi penganggaran sungguh-sungguh memberi porsi anggaran yang besar bagi kerja-kerja peningkatkan produksi pangan lokal lewat dinas/badan terkait. “Kelima, kami berdoa dan berharap agar musim politik menjelang 17 April 2019 tidaklah mengurangi kadar keberpihakan bapak-bapak yang terhormat untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya,” tuturnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *