AMBON,MRNews.com,- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajaran Kemenperin di Jakarta, (9/12/19), Anggota Komisi VI asal daerah pemilihan Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa menantang Menteri untuk menyebar pertumbuhan industri yang merata di tanah air berdasarkan kluster keunggulan lokal daerah masing masing.
Tantangan itu patut dilayangkan. Sebab khusus untuk Maluku, selain industri perikanan yang sangat dibutuhkan untuk disediakan pemerintah tetapi pemerintah juga harus mendorong berkembangnya industri pariwisata karena Maluku juga memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi di tahun 2027 nanti direncanakan Blok Gas Abadi atau Blok Masela akan mulai berproduksi.
“Saya menantang Menperin menyebar pertumbuhan industri yang merata di tanah air berdasarkan kluster keunggulan lokal daerah masing masing. Ini sentra produksi gas terbesar di tanah air, pemerintah sudah harus merencanakan membangun industri turunan dari melimpahnya gas alam cair ini. Jangan hanya sektor hulunya saja (pertambangan gas) tapi juga sudah harus merencanakan aspek industri di sektor hilirnya juga. Industri petrokimia itu 70 persen tergantung kepada gas,” ungkap Lewerissa kepada media ini.
Beberapa catatan dan penegasan lain kepada sang menteri asal Golkar itu, sebut Lewerissa, yakni Kemenperin harus juga dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong kurikulum pendidikan yang link and match (terhubung dan cocok) dengan kebutuhan sektor industri. Pasalnya, harus ada produk SDM yang berkualitas dan memiliki ketrampilan dan keahlian yang dibutuhkan sektor industri di tanah air.
“Perlunya menghilangkan ego sektoral antar kementerian, tapi kerjasama. Ego sektoral ini penghambat terciptanya relasi antar kementerian yang produktif dan saling mendukung bahkan cenderung saling menghambat. Ini kan ironis, sama sama pemerintah tapi tidak saling mendukung,” tegas politikus partai Gerindra via WhatsApp, Senin (9/12/19).
Tak hanya itu, menurut Lewerissa kebijakan membangun kawasan industri di tanah air cenderung Jawa sentris. Padahal semestinya kawasan industri harus disebar di wilayah wilayah di luar Jawa sehingga pembangunan dapat dinikmati juga oleh daerah lain di luar Jawa.
“Contohnya di Maluku, mestinya ada kawasan industri perikanan. Aneh kan, ikannya dari Maluku tapi industrinya di Jawa atau Sulawesi. Untuk membangun industri perikanan di Maluku semua syarat teknis terpenuhi. Yang belum ada hanya kehendak yang kuat (strong will) dari pemerintah pusat saja,” ingatnya.
Terakhir lanjutnya, sebagai pengambil kebijakan di level kementerian, Menteri harus menyampaikan Road Map rencana kerja Kemenperin untuk lima tahun kedepan. Rencana Kerja ini menjadi penting karena saat ini kondisi industri nasional dalam keadaan yang tidak mudah. Rendahnya daya saing produk industri nasional di pasar regional maupun global adalah potret yang tidak menggembirakan.
“Barang-barang import membanjiri pasar dalam negeri di Indonesia sementara produk industri nasional sulit sekali menembus pasar regional di Asia apalagi pasar global. Saat ini pertumbuhan industri nasional hanya 4,3 persen. Di zaman Orde Baru, industri kita bertumbuh 14 persen. Ini kemunduran yang nyata,” tegas ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku. (MR-02)
Comment