Lewat Paripurna, Pemkot Serahkan 8 Ranperda ke DPRD

AMBON,MRNews.com,- Melalui sidang paripurna II pada masa sidang I, di ruang paripurna DPRD, Selasa (5/3/19), Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyerahkan atau menyampaikan delapan (8) rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2019 kepada DPRD Kota Ambon. Penyerahan dilakukan Wakil Walikota, Syarif Hadler, yang diterima Wakil Ketua I DPRD, Ely Toisuta selaku pimpinan sidang, disaksikan Ketua DPRD James Maatita dan Wakil Ketua II, Rustam Latupono.

Delapan Ranperda yang diserahkan Pemkot diantaranya Ranperda tentang kota kreatif berbasis musik, Ranperda perubahan atas Perda tentang pembentukan PDAM, Ranperda tentang penyelenggaraan reklame, lalu Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon nomor 11 tahun 2012 terkait retribusi tempat pelelangan ikan, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan struktur dan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang, Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan Ranperda kawasan tanpa rokok (KTR).

Lainnya Ranperda tentang pencabutan Perda Kota Ambon nomor 5 tahun 2009 tentang penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akte pencatatan sipil. Serta pencabutan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang ijin usaha konstruksi.

Usai paripurna, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler menegaskan, Ranperda pencabutan Perda harus segera dicabut karena peraturan itu sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Kemudian ada beberapa Ranperda yang memiliki dampak ekonomi cukup besar tentunya, selain Ranperda tentang kota kreatif berbasis musik, yang lainnya bisa mendatangkan pendapatan bagi Kota Ambon. Sehingga pemerintah mengharapkan, dalam masa sidang ini bisa dituntaskan dan ditetapkan meski diperhadapkan dengan tahun politik Pemilu dan Pilpres 2019.

“Kita mengharapkan dalam masa sidang ini bisa dikebut pembahasannya agar bisa ditetapkan. Terutama Ranperda kota kreatif berbasis musik dan Ranperda yang pada waktunya bila ditetapkan ada sebagai produk hukum yang mengatur dan memberikan arah bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Kota Ambon berbasis musik. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ambon bisa meningkat lewat Ranperda-Ranperda tersebut,” tegas Hadler.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD, Ely Toisuta mengaku, setelah penyerahan 8 Ranperda dari Pemkot ke DPRD, maka sesegera mungkin Pansus akan bergerak awal setelah adanya surat keputusan (SK) pimpinan DPRD terkait Pansus, yang dibagi habis ke semua komisi karena berbasis komisi. “Pimpinan DPRD berharap pembahasan Ranperda bisa berjalan marathon, tetapi tidak meninggalkan kualitas dari isi Ranperda. Yang diharapkan Pemkot adalah Ranperda kota kreatif berbasis musik, karena menyangkut penetapan Ambon sebagai kota musik dunia sehingga Ranperda ini sangat urgen dibahas. Besok tiga komisi sudah bekerja full,” tutur politis partai Golkar itu. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *