by

Lewat Konreg KTI, GAMKI Dituntut Bawa Energi Positif

-Maluku-91 views

AMBON,MRNews.com,- DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku menggagas Konferensi Regional (Konreg) Kawasan Timur Indonesia Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun 2019. Lewat momentum tersebut, GAMKI khususnya di Maluku dan umumnya di KTI dituntut dan sangat dibutuhkan untuk membawa energi positif, sebagaimana tema Konreg “GAMKI Centre of Excellent Movement Pembangunan KT”.

Penjabat Sekda Maluku Kasrul Selang memandang, tuntutan itu penting diwujukan sebab dalam konteks berbangsa, peran dan tanggungjawab pemuda Kristen sangat besar. Pemuda Kristen termasuk GAMKI harus berani menempatkan dirinya di garda terdepan dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran dan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan kasih. Hal ini akan menunjukkan bagaimana pemuda Kristen merelevansikan imannya di tengah-tengah kehidupan dunia.

“Mencermati kondisi ini, saya sependapat DPD-DPD GAMKI di KTI merasa penting untuk mendiskursuskan secara cermat dan mendalam berbagai kondisi dengan maksud mengambil peran positif bagi proses pembangunan. Sebab konsepsi pembangunan Indonesia khususnya pada KTI merupakan kebutuhan mutlak saat ini,” papar Kasrul sebelum membuka Konreg GAMKI KTI 2019 di Baileo Oikumene Ambon, Kamis (28/11/19).

Melihat potensi yang ada dalam KTI, maka diakui Kasrul, sudah saatnya ekonomi kawasan ini dibangun dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di daerah KTI. Melihat fenomena dan dinamika pengembangan kawasan pembangunan ekonomi diatas yang dinamis, maka bagi KTI butuh kajian komprehensif grand design strategi pembangunan secara matang dan relevan, sehingga untuk menakar pembangunan serta peningkatan ekonomi di daerah KTI dapat tercipta sesuai lokus dan swakelola sumber daya potensi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di KTI.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik melalui Ketua DPP Alan Singkali tegaskan, Ekumenisme Gereja dan Pancasila, memiliki arti penting sebagai kesatuan gerakan dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Gereja dalam negara pancasila. Cita-cita yang menjadikan kehidupan di dunia ini, menjadi kerajaan Allah, kerajaan surga, tempat dimana setiap manusia memperoleh kebaikan, kehidupan layak, tidak berkonflik dan mampu hadirkan kesejahteraan bagi setiap manusia yang ada disekitarnya.

Dengan jalan seperti itulah, diakuinya, tujuan nasionalisme dalam negara pancasila, dapat benar benar terwujud, tidak sekedar menjadi doktrin bernegara, yang justru masih menyisakan kehidupan sosial yang “tidak berimbang”, kesenjangan sosial begitu tinggi, pemerataan pembangunan yang tidak mampu diwujudkan, dan hal ini selalu menjadi “masalah” yang menjadi tema konflik di wilayah Timur Indonesia seperti wilayah Maluku dan Tanah Papua.

“Jika umat Kristen dan Gereja telah memahami peran besarnya dalam kehidupan di dunia ini, apakah itu sebagai pemimpin Nnegara, anggota DPR, kepala daerah, pemimpin pemuda, maka prinsip-prinsip Ekumenisme (atau prinsip kesatuan gerakan, tujuan) dalam Gereja, termasuk dalam gagasan besar Pancasila, akan mampu membawa kehidupan yang lebih baik di setiap daerah pelayanan,” tuturnya.

“Ajakan kami kepada kita semua, mari wujudkan tema nasionalisme Gereja, Ekumenisme Gereja dan Pancasila, sebagai “way of life, jalan hidup” yang menuntun umat kristen dan Gereja, untuk terus berbuat yang terbaik, terus memperluas pelayanan, memberikan dampak nyata kepada kehidupan sosial dan bernegara, terutama, menghadirkan kehidupan “surga” di muka bumi, dimana kita semua hidup dan berkarya, agar dunia dapat mengenali Tuhan dengan baik,” sambung dia.

Adapun ketua DPD GAMKI Maluku Johan Rahantoknam mengaku, Konreg KTI ini diharapkan pada akhirnya bisa memberi masukan dan bobot strategis yang hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi di empat KTI maupun pemerintah pusat, sebagai bentuk sumbangsih sekaligus pressure group GAMKI KTI bagi pembangunan KTI yang masih dikategorikan sebagai daerah termiskin di Indonesia. Pasalnya selama ini KTI tidak pernah berada di meja perundingan nasional oleh pemerintah pusat. Sehingga diskursus seperti ini dibutuhkan. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed