Latupono Minta Kadis Pendidikan Dicopot, Mainake Membela?

AMBON,MRNews.com,- Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy agar mencopot kepala dinas pendidikan kota Ambon, Fahmi Salatalohy karena dinilai tidak memiliki itikad baik untuk membangun sinergitas dengan DPRD dan beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat kerja bersama komisi II DPRD. Penegasan ini bagian dari tugas pengawasan DPRD terhadap mitra untuk majukan pendidikan kota Ambon.

“Khan DPRD melakukan pengawasan. Kalau tidak mau hadir ke DPRD, alasannya apa?. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba tidak hadir padahal penting untuk bicarakan dengan komisi II soal evaluasi UNBK. Itu namanya pelecehan kepada lembaga yang terhormat ini. Jadi kita minta Walikota evaluasi dan copot kadis pendidikan,” tegas Latupono kepada awak media di Balai Rakyat Belakang Soya, Selasa (7/5/19).

Pasalnya, ketidakhadiran kadis, diakuinya, bukan pertama kali, tapi sudah terus menerus, berulang kali. Sehingga desakan ini wajar saja dan berdasar. Karena dirinya tidak mampu menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan DPRD serta tidak mampu menyelesaikan persoalan pendidikan di kota Ambon. Soal nanti hal ini didorong lewat pokok-pokok pikiran DPRD ke Walikota, tergantung komisi II sebagai mitra langsung dengan dinas.

“Bagaimana pendidikan mau maju, kalau dinas tidak sinergis dengan DPRD. Banyak persoalan tidak tuntas sampai saat ini. Persoalan SMP 2 sampai sekarang bagaimana?. SD,SMP yang masih bermasalah, guru-guru yang nasibnya masih terkatung-katung khan tidak diselesaikan. Jadi desakan evaluasi wajar saja. Soal apakah hal ini akan masuk di pokok pikiran DPRD terhadap LKPJ Walikota saat paripurna nanti, tergantung komisi II. Pimpinan hanya memberi advice, melihat kondisi riil. Sebab tidak ada itikad baik untuk menghargai lembaga terhormat ini,” tukas politisi Gerindra.

Menyikapi desakan pimpinan DPRD itu, Ketua Komisi II Jhony Mainake menegaskan, persoalan kinerja dari pimpinan OPD nanti dibahas komisi, bagaimana sikap komisi, nanti akan dituangkan. Namun tidak bisa evaluasi person demikian dari person. Pasalnya, awal-awal semangat kemitraan dinas pendidikan dengan DPRD sudah bagus, hadiri rapat kerja komisi dan mungkin tidak dalam pantauan pimpinan dan selaku ketua komisi harus berlaku jujur.

“Memang awal-awal seperti itu. Rapat-rapat kerja komisi belakangan, selalu hadir. Namun hari ini tidak tahu alasan kenapa tidak hadir, tidak disampaikan ke kita. Kita tidak bilang pimpinan subjektif menilai dan tidak setuju. Kemarin-kemarin memang komunikasi antara komisi dengan dinas pendidikan bermasalah, jelek sekali. Awal-awal. Belakangan sudah cair dan membaik. Mengawalinya, sekarang ini selesai Pileg, kalau model begini terus pasti ada rekomendasii,” papar Mainake.

“Kenyataan seperti itu, yang dihadapi demikian. Cuma belakangan, kelihatan sudah perubahan. Setiap kali rapat beliau hadir. Tapi hari ini faktanya beda dan itu yang menimbulkan kekecewaan. Bisa saja ada rekomendasi dari komisi ke Walikota, kalau model kadis begini terus, tidak menyikapi dengan serius apa yang disampaikan komisi, dalam kaitan untuk undangan rapat kerja komisi, berarti berpulang lagi seperti demikian,” kuncinya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *