by

Kunjungan Banabas Orno ke MBD Dikategorikan Pelanggaran Berat

-Politik-1,435 views


AMBON,MRNews.- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun kepada media di DPRD Maluku mengatakan jika polemik terkait kunjungan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno ke Maluku Barat Daya perlu diluruskan.

“Posisi wakil gubernur Maluku yakni pak Barnabas Orno sebagai salah satu jurkam pasangan calon Nikolas Kilikily-Desianus Orno. Secara prinsip DPD PDI Perjuangan Maluku telah melakukan konfirmasi dengan DPC PDI Perjuangan di Maluku Barat Daya bahkan ke DPP,” jelasnya.

“Maka diketahui tidak pernah partai mengeluarkan satu surat tugas pun kepada pak Orno untuk melakukan kampanye kepada pasangan calon yang didukung PDI Perjuangan” urai Watubun, Senin (9/11).

Ditegaskan, jika informasi yang beredar jika Barnabas Orno ke Maluku Barat Daya (MBD) sebagai kunjungan keluarga itu adalah persepsi tiap orang.

Namun sesuai data akurat yang dimiliki partai maka perlu ditegaskan jika kunjungan yang bersifat keluarga maka mengapa perlu ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Polres Maluku Barat Daya Nomor 41/XI/1 intelkam tanggal 06 November 2020 .

“Diketahui, STTP merupakan surat pamungkas yang dikeluarkan pihak kepolisian untuk seseorang dari Parpol melakukan kampanye politik,” bebernya.

Menurut Watubun tanggal 26 oktober 2020 Orno sebagai Wakil Gubernur Maluku telah mengajukan izin kampanye ke Menteri Dalam Negeri (Menagri) dengan nomor surat 857/3299 tahun 2020.

Atas surat tersebut maka Mendagri melalui Dirjen Otda menyampaikan tanggapan atas pengajuan izin cuti wakil gubernur Maluku dengan Nomor 273/5645/Otda tanggal 02 November 2020.

Dalam penjelasan Dirjen Otda tersebut dikatakan, untuk tertib administrasi maka wakil gubernur Maluku harus mengajukan izin kampanye kepada gubernur Maluku.

“Dengan adanya surat permintaan izin kampanye dan tanggapan Dirjen Otda maka sebenarnya sudah ada niat dari pak Orno untuk melakukan kampanye politik di Maluku Barat Daya “ tegas Watubun.

Tagal itu, kalaupun dalam kunjungan pak wagub ada melakukan kampanye atau hanya kunjungan keluarga maka ini sesuatu yang tidak benar dan patut dipertanyakan.

“Sebagai ketua fraksi maka kami melihat ada resiko dan konsekwensi logis dari tindakan seseorang sehingga tindakan yang dilakukan pak Orno masuk dalam ketegori pelanggaran berat,” tandasnya.

Mestinya ada etika pemerintahan dan etika berpolitik yang mesti diterapkan dalam masalah ini” tegas anggota DPRD Maluku dapil VI Malra-Kota Tual-Aru.

Malahan menurut Watubun apa yang dilakukan Orno bukan yang pertama kali namun sudah yang kesekian kalinya sehingga tidak bisa dibenarkan oleh partai.

“Ini bukan yang pertama. Kalau kita urut mulai dari berangkat tanpa izin kemudian mengurus rekomendasi bagi orang lain padahal PDI Perjuangan telah keluarkan rekomendasi ke paslon lain. Karena itu, kami meminta DPC PDI Perjuangan MBD kumpulkan bukti-bukti untuk diajukan ke DPP” jelasnya.

Atas tindakan yang dilakukan Orno maka diharapkan DPP dapat segera mengeluarkan rekomendasi atau sanksi tegas kepada yang bersangkutan. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed