by

KPU Sampaikan Hasil Verfak Parpol

AMBON,MRNews.com,- Setelah melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik tingkat provinsi (DPW/DPD) yang lama selama kurang lebih tiga (3) hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akhirnya menyampaikan hasilnya, Rabu (31/01).

Komisioner KPU Maluku divisi hukum, Almudatsir Sangadji mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi KPU terhadap 12 Parpol, maka hasilnya Partai Hanura, PKB, PPP dan Golkar yang belum memenuhi syarat untuk 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.Sedangkan, PKPI dan PBB belum memenuhi syarat untuk susunan kepengurusan di tingkat provinsi.

“Jadi, hasilnya partai NasDem, Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, Gerindra dan PKS memenuhi tiga syarat utama yang diverifikasi. Sedangkan enam partai lain belum penuhi syarat baik untuk 30 persen keterwakilan perempuan di pengurus, susunan kepengurusan maupun sifat kantor partai yang masih kategori sewa/kontrak, dan harus dilengkapi,” tandasnya di Aula KPU Maluku.

Dikatangan Almudatsir, KPU hanya memvalidasi/memverifikasi parpol tentang eksistensinya atas kepengurusan di semua tingkatkan, kantor (milik, pinjam pakai dari pemerintah, sewa/kontrak), serta 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan.

Untuk masa perbaikan bagi yang belum penuhi syarat, Almudatsir menuturkan dapat dilakukan pada 1 dan 2 Februari, sesuai aturan UU. Nantinya, verifikasi ulang oleh KPU pada tanggal 3 Februari, dengan KPU mengunjungi parpol bersangkutan.

“Kriteria paling ribet di 30 persen perempuan. Itu wajib sesuai amanat aturan. Karenanya diharapkan bisa terverifikasi dalam masa perbaikan. Parpol bisa saling membantu dan kerjasama dengan KPU, demikian sebaliknya. Rata-rata semua parpol penuhi syarat kepemilikan kantor, khusus Hanura belum memiliki kantor tetap karena transisi pimpinan partai. Yang lainnya tidak masalah karena SIPOL sudah dilakukan penyesuaian,” tukasnya.

Ketika ditanya perwakilan partai Golkar Ridwan Marasabessy perihal masalah keterwakilan 30 persen perempuan di pengurus apabila dalam waktu perbaikan belum lengkapi, KPU dapat menganulir partainya sebagai peserta pemilu Sangadji mengaku, memang aturan mewajibkan dan KPU perlu menindaklanjuti ke parpol namun tergantung parpl. Meski begitu, KPU Provinsi tidak punya hak menganulir, tetapi hanya menyampaikan ke publik sesuai perintah UU memenuhi dan tidaknya syarat oleh parpol.

“30 persen perempuan di struktur wajib dilakukan.Selanjutnya, karena UU baru itu modelnya afirmasi terbuka, jadi harus disampaikan ke publik hasil verifikasi faktual parpol yang memenuhi syarat dan tidaknya. Beda dengan sebelumnya afirmasi tertutup. Hak parpol untuk mau melengkapi atau tidak, KPU memverifikasi. Prinsipnya KPU tidak punya hak menganulir partai atau menetapkan parpol peserta pemilu, hak itu di KPU pusat,” tegasnya.

Meski begitu, dia mengharapkan parpol bisa membantu kelancaran verifikasi bagi kepentingan bersama kedepannya.

“Sesuai aturan UU, 14 bulan sebelum Pemilu, KPU RI sudah harus menetapkan peserta pemilu. Namun dengan adanya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang sifatnya mengikat, maka harus memverifikasi ulang semua partai politik khususnya yang lama, sehingga karena keadaan hukum mendesak itu, maka harus dilakukan dan menyesuaikan waktunya,” terangnya.

Sementara itu,Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menambahkan, KPU Kab/kota dan provinsi tidak punya kewenangan untuk menetapkan parpol peserta pemilu, tetapi haknya ada di KPU RI mengacu pada hasil verifikasi faktual dan SIPOL partai.

Adapun penyampain hasil verifikasi faktual tersebut ditutup dengan penyerahan berita acara dari KPU ke 12 Parpol dan Bawaslu Maluku. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed