by

KPK Minta Pemprov Maluku Optimalisasi Aset Daerah

AMBON,MRNews.com,–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku agar dapat optimalisasi manajemen aset daerah dan pendapatan daerah. Hal ini penting sebab menjadi fokus pencegahan korupsi. Karena bila pendapatan asli daerah (PAD) naik maka akan berdampak positif terhadap APBD dan juga terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Harapan KPK kalau optimalisasi pendapatan daerah akan meningkatkan PAD. PAD ini kontribusi terhadap APBD. Sebenarnya yang disasar KPK ini pada akhirnya adalah kesejahteraan ASN,” terang Ketua Tim Monitoring Evaluasi, Satgas Korvil IX KPK Andy Purmana saat kegiatan harmonisasi dan pematangan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama terkait optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah dengan Pemprov Maluku di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/10).

PAD, kata dia, akan meningkat otomatis Pemda dan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dengan memberikan tunjungan kinerja (tukin) yang lebih besar. Ini bagian dari mensejahterakan ASN dan ini yang diinginkan KPK. “Kalau Pemda uangnya banyak, PAD-nya banyak nanti tukin-nya bisa dinaikan. Sebenarnya yang disasar oleh KPK , pada akhirnya adalah kesejahteraan ASN. Salah satu kajian terakhir yaitu apa sih yang perlu dinaikan untuk pencegahan korupsi yaitu kesejahteraan PNS yang harus naik,” ungkapnya.

Untuk mencapai target itu, kerjasama semua pihak terkait dibutuhkan termasuk bank daerah dan juga perlu elektrolisasi perpajakan. Menurutnya, elektrolisasi pajak perlu karena dengan menggunakan system ini pajak pasti meningkat karena terkonek secara otomatis.
Ia lalu mencontohkan, di Sulawesi Tengah (Sulteng) karena menggunakan sistem elektronik maka pajaknya alami peningkatan yang dratis.

“Kita mendorong salah satunya adalah eloktrolisasi pajak. Dengan menggunakan elektronisasi, maka tercacat secara elektronik sehingga tidak bisa main-main dengan pajaknya. Di Sulteng itu, ada kenaikan sampai 300 persen. Biasanya sebulan bayar pajaknya cuma Rp. 100 juta bisa jadi Rp. 300 juta karena semua pajaknya tercatat secara elektronik. Ini yang harus kita optimalisasi tujuanna itu tadi. Kalau PAD naik, maka bisa dialokasikan untuk kesejahteraan ASN,” ujarnya.

Lanjut dia, manajemen aset daerah penting karena berurusan dengan aset agak sulit bila tidak diamankan dan dicatat dengan baik. Dampaknya, aset bisa hilang. Olehnya itu, kerjasama dengan pihak kejaksaan dianggap suatu keharusan. “Catatan aset kita tidak bagus maka begitu ada aset yang hilang tidak sadar, sudah diambil oleh orang lain.Ada aset yang masih dikuasai oleh pihak lain, nanti MoU-nya di Kejaksaan untuk bisa membantu Pemda mengembalikan aset-aset tersebut,” harap Andy.

Sebelumnya, Penjabat Sekda Maluku Kasrul Selang menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud dari tanggungjawab bersama untuk pembangunan dan kemajuan Provinsi Maluku. Dimana dalam pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi, salah satu yang ingin dicapai adalah melaksanakan perbaikan manajeman aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah yang didukung dengan sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, penyatuan presepsi dan senergitas diperlukan dalam perjanjian kerjasama ini agar tujuan tercapai dan dirasakan dampaknya bagi semua pihak. “Semoga poin-poin yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan MoU dapat ditindaklajuti pihak terkait. Tentu saja dengan berkolaborasi dan menghilangkan ego-ego sektoral,” pintanya.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri pula Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Maluku, Laswan, Direktur Kepatuhan Bank Maluku dan Maluku Utara Abidin serta Kepala Inspektur Provinsi Maluku dan kabupaten/kota se-Maluku dan juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed