by

KPK-Bea Cukai Dialog Interaktif  Peningkatan integritas Pengelola Keuangan

-Kota Ambon-57 views

AMBON, MRnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) bersama  Kantor Bea Cukai melakukan dialog interaktif peningkatan integritas pengelola keuangan Provinsi Maluku

Dalam dialog tersebut, dinyatakan, memberantas korupsi  memerlukan sebuah integritas dan kejujuran yang tinggi dari dalam diri aparatur, yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin terlebih termasuk aparatur keuangan di Maluku.

Dikatakan, Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang diperoleh berdasarkan kepercayaan dari pemberi kewenangan. Kewenangan tersebut seharusnya dikelola dan dipertanggungjawabkan dan bukan digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab.

“Jika dalam diri, memiliki modal kejujuran, sudah tentu tidak akan melakukan tindakan korupsi,”

Dialog yang dilakukan beberapa jam itu juga dibahas menyangkut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik. sistem elektronik itu baru dimulai tahun ini.

“Kalau dulu, orang mesti bawa-bawa dokumen kalau sekarang  setiap orang dapat melaporkan harta kekayaannya melalui tempat masing-masing, bukan sesuatu yang baru,karena  sistem

elektronik itu memang baru  dimulai tahun ini, dan belum dapat dievaluasi karena baru akan dimulai, kemungkinan satu tahun baru dapat dilakukan dievaluasi,” Ungkap Wakil  Pimpinan

KPK-RI, Brigjen Pol. Basariah Panjaitan kepada awak media usai melakukan dialog interaktif kementerian keuangan  Provinsi Maluku bersama pimpinan KPK dengan Tema “Membangun  budaya anti korupsi melalui peningkatan integritas pengelola keuangan di timur Indonesia. yang digelar di Lantai Lima Kantor Pajak Pratama Ambon (31/01) dan diikuti oleh seluruh aparatur kementerian keuangan di provinsi Maluku.

Kepada Awak media, Panjaitan juga mengatakan, KPK sudah turun di Maluku terhitung satu bulan, dan   Kehadiran tim KPK adalah membuat pemetaan terlebih dahulu bidang

mana yang perlu dibenahi, namun secara umum, setiap pemerintah kabupaten kota akan membuat suatu sistem perencanaan, i planing agar dapat terintegrasi dengan i- Budgeting, jadi tidak bisa lagi orang  curang , karena semua sudah lebih

transparan dan akan kelihatan.

“Tim kita itu masih akan membuat pemetaan, kemarin sudah disusun rencana aksi dalam sepuluh komitmen, itu yang nantinya akan kita dampingi, balum tentu ada evaluasi kemungkinan dalam waktu tiga bulan baru akan dilakukan evaluasi,”

cetusnya. (MR-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed