by

Kontrol DAK, Tim Khusus Perlu Dibentuk

AMBON,MRNews.com,- Ketua fraksi PKB DPRD Kota Ambon Ary Sahertian menilai, perlu dibentuk tim khusus pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengontrol dana alokasi khusus (DAK) yang turun ke daerah-daerah, termasuk kota Ambon agar dana tersebut tidak disalah gunakan, namun tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Pasalnya, dari informasi yang didapat, ada sekolah-sekolah yang harusnya dibangun infrastruktur atau fasilitas penunjang lainnya justru tidak diberikan dana oleh pemerintah. Belum lagi terkait akreditasi sekolah di kota Ambon yang disyaratkan pemerintah pusat, terkesan direkayasa.

“Harus ada tim yang dibentuk agar semua peruntukan DAK tepat sasaran. Karena ada sekolah yang harusnya dibangun ruang kelas baru atau diberikan peralatan komputer dan sebagainya, justru tidak. Padahal sesuai syarat sekolah itu memenuhi. Tapi karena ada kedekatan pihak sekolah dengan oknum di dinas, bisa saja kongkalikong agar dapat bantuan lagi. Sehingga peruntukan belum merata,” terangnya mengulang pandangan yang disampaikan ke pihak Kemendikbud saat kunjungan, Jumat (8/11/19).

Selain persoalan diatas, anggota DPRD dua periode ini mengaku, termasuk persoalan tenaga honor K2 hingga CPNS juga harus mendapat perhatian serius Kemendikbud. Dimana harus ada skala prioritas bagi tenaga honor masyarakat lainnya. Mulai dari kuota hingga formasi yang dibutuhkan.

Sehingga dirinya berharap pemerintah pusat harus melihat kondisi Kota Ambon agar seluruhnya terarah. Sebab seringkali persoalan CPNS dan lainnya di bidang pendidikan, kota Ambon dan Maluku kurang mendapat perhatian atau sering terabaikan. Dimana pemerintah pusat lebih memprioritaskan di bagian barat Indonesia, pulau Jawa.

“Jadi untuk pembangunan infrastruktur lewat DAK untuk sekolah itu harus ada tim yang turun ke daerah. Kemudian soal pendidikan, perkembangan IT, pemerintah pusat jangan fokus hanya untuk pulau Jawa tapi harus merata ke semua daerah. Kemudian persoalan guru honor harus jadi skala prioritas, termasuk penetapan kuota CPNS, harus melihat kondisi yang kita butuhkan,” tegasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed