by

Komunikasikan Percepatan Kesejahteraan Papua, Menkominfo: Pemerintah Orkestrasi Lewat Satgas

Jakarta,MRNews.com,- Pemerintah Indonesia telah mengubah total pendekatan dalam penanganan serta pembangunan di Papua. Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, saat ini Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik didalam maupun luar negeri.

“Bapak Presiden sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/21).

Menkominfo menegaskan perubahan kebijakan itu juga diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik.

Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum sampaikan dengan baik. Karena itu, kedepan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi lebih kuat.

“Saya melihat ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan kuat,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, dalam rapat bersama Wapres belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua. Salah satunya perubahan yang disampaikan Panglima TNI sesuai hasil pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.

“Para menteri yang terkait juga sudah sampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara,” jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat bersama Wapres berkaitan pelaksanaan komunikasi publik. Menurut Menkominfo, sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.

“Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan,” ujarnya.

Pendekatan flamboyan, menurutnya berkaitan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting.

“Komunikasinya harus diplomasi flamboyan, maka kelibatan dan pelipatan semua pengambil keputusan penting. Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua,” jelasnya.

Selain itu, Menkominfo juga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI.

“Untuk membangun kepercayaan tidak saja dari masyarakat internasional, tetapi juga rakyat atau tokoh Papua sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, hal itu bisa dilakukan dengan kerjasama tim yang solid dengan menggunakan orkestrasi subtansi pesan yang akurat dan terorkestrasi dengan baik.

“Kita membentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa sampaikan substansi akurat. Kita harus mengemas dengan yang lain agar orkestrasinya tepat dan mencapai sasaran. Untuk menjembatani ini semuanya, kita membentuk Satuan Tugas atau Gugus Tugas, kalau perlu nanti dibuat/disiapkan payung hukum yang kuat,” tuturnya.

Menurutnya, target akhir yang diharapkan agar kebijakan dan arahan Presiden dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Selain itu, pelaksanaan komunikasi publik akan menjadi lebih efektif.

“Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik disemua kanal komunikasi Indonesia. Semuanya punya kanal komunikasi masing-masing, itu kita manfaatkan dengan informasi yang sudah dikelola bersama-sama. Jadi bisa efektif,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan, pelibatan semua pihak bukan berarti dari sisi Pemerintah saja, namun akan melibatkan juga berbagai kalangan baik akademisi, pengamat hingga sampai pelaksana teknis di Papua.

“Sehingga saat kita tampil tidak hanya sektoral melainkan ada orkestrasi. Jadi komunikasi publiknya harus total mulai dari sangat teknis sampai policy. Kita perlu juga penulis-penulis Indonesia yang baik, untuk kita ajak bicara agar membentuk suatu opini yang baik,” tandasnya.

Pelaksanaan orkestrasi komunikasi selain dilakukan dengan pemanfaatan kanal dan penyelarasan informasi, menurut Plate, juga perlukan komitmen dan dukungan bersama, terutama guna menyusun agenda bersama, berbagi peran serta tugas sampai di jajaran terdekat dengan khalayak sasaran.

“Bahkan, kalau perlu kita sama-sama buat agenda setting-nya. Siapa yang tampil didepan dan dibelakang, orkestrasinya kita mainkan. Dengan harapan pimpinan lembaga kita punya komitmen yang sama dan bagaimana komitmen itu disampaikan ke tataran lebih teknis dibawahnya agar bisa tersambung,” harapnya.

Ditegaskan, pendekatan kesejahteraan di Papua telah banyak dilakukan pemerintah. Baik dalam alokasi APBN yang lebih besar, kemudian upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah, termasuk pembahasan rencana pemekaran provinsi.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang justru APBN-nya lebih besar spending ke Papua. Setiap lembaga sudah bergerak dari Polri, TNI dan kementerian lain. Itu masing-masing tetapi dari satu kesatuan kepentingan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah jelas untuk pendekatan kesejahteraan serta layanan pemerintahan yang lebih bagus,” pungkasnya. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed