AMBON,MRNews,com.- Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan mengatakan mesti ada peningkatan kapasitas aparatur desa agar kedepannya tidak ada lagi raja atau kepala desa yang terjerat kasus penggunaan Dana Desa (DD). Langkah ini mesti menjadi dorongan dan target bersama mengingat saat ini banyak sekali raja dan kepala desadi Maluku yang tersangkut masalah hukum DD.
“Target kita adalah, kedepannya tidak ada lagi raja atau kepala desa yang tersangkut jeratan hukum penggunaan anggaran dana desa” ujar Hurasan di DPRD Maluku, Jumat (10/1).
Karena itu dari rapat yang digelar Komisi IV bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maka ada 3 hal yang merupakan agenda percakapan bersama, yakni terkait pemetaan tenaga pendamping , skema pembiayaan transport pendamping dan realisasi anggaran DD.
Dijelaskan Hurasan, pemetaan pendamping desa di Maluku belum terbagi secara merata, terutama pada daerah terluar yakni Aru, Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sehingga perlu dirancang terkait skema pembayaran baru biaya transportasi bagi pendamping daerah terluar sesuai kondisi real di lapangan. Ditandaskan, mengingat realisasi penggunaan dana desa sekitar Rp 1 Triliun maka perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa agar raja atau kepala desa bisa merealisasikan anggaran DD dengan baik sesuai aturan yang ada .
“Tiga hal ini yang menjadi target bersama sehingga berbagai permasalahan bisa teratasi dengan baik. Untuk tenaga pendamping yang tidak merata maka kita mencari solusi agar bisa terpecahkan sekaligus menjawab biaya transportasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang berpulau-pulau khusus pada daerah-daerah terluar. Karena itu, kita sudah bicarakan agar ada kenaikan biaya transportasi. Sedangkan untuk raja dan kepala desa perlu ada peningkatan kapasitas aparatur desa agar bisa mengelola DD secara tepat sesuai aturan yang berlaku” ujar Hurasan . (MR-01)
Comment