Klarifikasi LHKPN ke KPK, Sekkot: Tidak Ada Masalah

AMBON,MRNews.com,- Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G Latuheru termasuk salah satu penyelenggara negara di provinsi Maluku yang diminta untuk klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Maluku, Hamin Bin Thahir dan Kadis Pendidikan provinsi, Saleh Thio di hari pertama, Selasa (14/5/19) di kantor Gubernur Maluku.

Usai melakukan klarifikasi ke KPK, Latuheru kepada wartawan katakan, tidak ada masalah dengan LHKPN yang telah dilaporkan sebagai penyelenggara negara. Hanya saja, KPK lakukan tugas itu sesuai pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan sebagai penyelenggara negara menjalankannya dengan sadar.

“Kita, Penyelenggara Negara setiap tahun harus melaporkan harta kekayaan. Kita laporkan itu dalam bentuk online yang sudah dikirim semua. Di Maluku, khusus kota Ambon, penyampaian LHKPN 96,57 atau 97 persen, tertinggi di Maluku. Karenanya, setelah mereka mengevaluasi, mereka acak dengan sampling untuk klarifikasi, hanya dua yaitu pemerintah provinsi dan kota Ambon. Sehingga mereka minta beberapa orang yaitu saya, pa Walikota, kepala dinas pendidikan dan pa Jacky Talahatu,” tandasnya.

Jadi klarifikasi kata Latuheru, sebagai penyelenggara negara sudah laporkan misalnya, memiliki harta bergerak dengan laporan, ada punya tanah, luasnya sekian. Maka datang untuk klarifikasi benar tidaknya luas tanah itu, harus bawa dan buktikan dengan sertifikat. Karena dicatatan minta bawa bukti itu.

“Saya sudah serahkan dan tunjukkan tadi dan ok tidak ada masalah. Kemudian misalnya kita punya tabungan, per 31 desember 2018 saldo berapa, saya sudah tunjukkan tadi. Lalu juga dengan data-data lain. Mereka mau klarifikasi jangan sampai, data itu keliru. Itu saja yang kita sampaikan, tidak ada yang lain. Jadi semua sudah klarifikasi,” sebut mantan Sekwan DPRD kota Ambon itu.

Diakui Latuheru, dirinya jalani klarifikasi sangat singkat hanya 30 menit. Sisanya dihabiskan untuk bercerita pengalaman dan lainnya. “Klarifikasi in case, sebetulnya 30 menit. Mereka juga tanya saya, punya motor berapa, beli tahun berapa, nilai jual sekarang berapa. Saya jawab motor hanya satu, RX King keluaran lama, kalau nilai jual pasti susut atau turun, tapi RX King tidak biasanya naik. Juga ditanya kenapa selama ini tidak punya mobil pribadi. Saya jawab, ngapaian mesti beli mobil pribadi, mobil dinas ada. Khan rugi beli mobil pribadi,” cerita Latuheru. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *