Kerjasama JKN-KIS Diputus, GMKI Nilai Managemen RSUD Haulussy Lalai

AMBON,MRNews.com,- Terhitung 1 Mei 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon telah memutuskan hubungan kerjasama dengan tiga rumah sakit (RS) di Provinsi Maluku, yakni RSUD Dr M. Haulussy, RSUD dr H. Ishak Umarella, Tulehu, Maluku Tengah dan RSU Hati Kudus, Langgur. Artinya, ketiga RS itu pun tidak akan lagi melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Alasan penghentian kerjasama lantaran status akreditasi ketiga RS itu belum jelas dan harus diperbaharui. Pasalnya, sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan bermutu, sesuai standar yang ditetapkan. Persoalan ini mendapat sorotan dan kritikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon sebagai bagian dari civil society karena selaras juga dengan salah satu medan pelayanan GMKI yaitu masyarakat.

Ketua GMKI Cabang Ambon, Almindes Syauta menilai, “penyakit” kronis yang dialami tiga RSUD di Maluku khususnya RSUD Dr M. Haulussy berdampak buruk bagi masyarakat yang mendambakan pelayanan kesehatan gratis lewat JKN-KIS. Penyakit ini diderita akibat kelalaian pihak managemen rumah sakit yang buruk. Managemen RS dinilai juga lemah bahkan dikatakan “tidak becus” dalam menjalankan tugas & fungsinya. Sebab masalah itu sudah diingatkan sejak 2017.

“RSUD Dr Haulussy sebagai satu-satunya RS rujukan di Maluku, menjadi stasioner pasien yang harus mendapat penanganan lanjutan dari RS yang memberikan penanganan awal, tidak lagi maksimal pelayanan kesehatan gratis seperti dulu karena pemutusan hubungan kerjasama BPJS Kesehatan. Kami sangat sesalkan dan kecewa atas hal itu. Pihak RS dinilai tidak peka dan lalai melihat kebutuhan masyarakat. Sebab warning sudah sejak lama diberikan ke managemen,” tuturnya dalam rilis kepada media ini, Minggu (5/5/19).

Atas kondisi itu, GMKI kata Almindes, meminta dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lewat DPRD Maluku dapat memanggil Direktur RSUD Dr Haulussy Ambon, dr Justini Pawa untuk meminta laporan dan pertanggungjawaban terhadap permasalahan tersebut. Karena masalah ini membuat kekhawatiran masyarakat yang memakai jasa kesehatan JKN-KIS. “Sungguh sangat disayangkan dan sekiranya semuanya dapat dibeberkan dan dipertanggungjawabkan ke publik,” tukasnya.

Kemudian nantinya apabila memang benar ditemukan kesalahan yang dilakukan pihak RSUD Dr. Haulussy, maka pihaknya meminta dengan tegas Pemprov Maluku agar mencopot direktur RSUD Dr M. Haulussy dari jabatannya sekaligus menata dan memperbaiki permasalahan yang dialami. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *