by

Kemerdekaan Perempuan Dalam Adat: Urgensi RUU PKS

-Opini-249 views

Oleh : Novita Gold Ameyer Rehiara, SH.,MHum

(Penulis Buku Peradilan Adat : Eksitensi Peradilan Adat Negeri Liliama-Maluku)

AMBON,MRNews.com,- Penarikan RUU PKS dari Prolegnas dengan alasan judul dan defenisi kekerasan seksual masih terbentur, pemidanaan masih menjadi perdebatan, pembahasan sulit dilakukan dan tidak cukup waktu menimbulkan kekecewaan bagi kaum perempuan di Indonesia.

Secara tidak langsung keputusan ini memberi ruang kebebasan kepada masyarakat adat untuk mengatur hak-hak perempuan dalam adat berdasarkan the living law. Dengan kata lain, masyarakat menentukan hukum berdasarkan budaya masing-masing. Hal ini tentu berdampak positif pada eksistensi hukum adat tetapi juga memberi ruang pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

Indonesia merupakan negara multietnis dengan suku bangsa mencapai 1.340 serta 15 etnik dengan jumlah anggota diatas 1 juta jiwa dan sisanya adalah kelompok etnik dengan jumlah anggota kurang dari 1 juta (BPS, 2010). Walaupun data mengenai jumlah masyarakat adat masih beragam dan belum ada penetapan bersama karna pengunaan istilah, defenisi dan kriteria yang beragam termasuk istilah dalam perundang-undangan.

Namun, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki ratusan kelompok masyarakat hukum adat yang mempunyai hukum adat tersendiri untuk mengatur interaksi masyarakat termasuk hak-hak perempuan dalam adat.

Perempuan dalam Hukum Adat

Hukum adat memandang perempuan sebagai subjectum yuris (badan hukum) yang memiliki hak hukum pribadi sehingga mempunyai kecakapan berhak dan dengan demikian juga memiliki kecakapan bertindak (Surojo, 1995:121). Tetapi, seringkali diskriminasi bukan berasal dari hukum formal saja tetapi dari norma-norma sosial termasuk hukum adat sehingga perlu pengaturan oleh negara.

Kemerdekaan perempuan dalam adat diartikan sebagai bentuk pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan seperti hak untuk mempertahankan hidup, hak memperoleh pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak-hak lainnya.

Namun, hak-hak perempuan dalam hukum adat sering diabaikan karna belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang kedudukan perempuan dalam adat serta pengaruh  sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Jika sistem kekerabatannya adalah patrilineal maka perempuan merupakan subjek penyandang hak nomor dua dalam masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak diikutsertakan perempuan dalam proses adat dan pemerintahan desa adat pada beberapa daerah penganut sistem partrilineal di Indonesia.  Dilain sisi jika sistem kekerabatannya adalah matrilineal maka perempuan minimal memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Walaupun pelanggaran dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan tetap ditemui dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Sistem kekerabatan dan nilai-nilai dalam hukum adat tersebut dapat menciptakan diskriminasi bahkan kekerasan tehadap perempuan, misalnya; (1) adat pulau Ambon dan pulau-pulau lease yang mensyaratkan perempuan tidak punya hak atas tanah dati, (2) tradisi kawin tangkap di Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bergeser pada pelanggaran harkat dan martabat perempuan serta pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, (3) praktik pembunuhan atas dasar siri karna kawin lari (silariang) atau kawin paksa dilarikan (nilariang) pada suku bugis Makasar- Sulawesi Selatan (Jawahir Thontawi, 2018 : 10) tidak dapat ditindak dengan pemberlakuan KUHPidana, (4) Tradisi di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa adalah anak laki-laki telah mengabaikan hak perempuan dalam pemerintahan, (5) perempuan tidak memiliki hak berbicara dalam  adat termasuk proses peradilan adat pada masyarakat adat Liliama-Maluku dan mengabaikan asas equality before the law dalam sistem peradilan Indonesia.

Mengapa RUU PKS Penting bagi Kemerdekaan Perempuan dalam Adat?

Pertama, hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang memiliki peran sangat penting dalam pembentukan hukum nasional. Maka, nilai-nilai hukum adat harus dibatasi oleh hukum nasional (sistem saling mempengaruhi) sehingga pengaturannya tidak melanggar HAM (termasuk hak-hak perempuan dalam adat).

Kedua, masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal sering memposisikan perempuan sebagai penerima hak kedua setelah laki-laki. Aturan adat atau tradisi tersebut tentu memberikan peluang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga kehadiran RUU PKS dapat memberikan batasan-batasan terhadap nilai-nilai hukum adat yang bersinggungan dengan kemerdekaan perempuan.

Ketiga, RUU PKS sebagai lex spesialis untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Maka kehadiran RUU PKS menjadi payung hukum bagi korban untuk melaporkan kasus yang menimpahnya dan memperoleh keadilan. Selain itu, RUU PKS dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, mencegah diskriminasi dan penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga harus diakomodir.

Keempat, peran pemerintah untuk memberi perlindungan, pemajuan, penegakan dan dan pemenuhan hak perempuan dapat dimulai dengan pengesahan RUU PKS. Karna hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah sehingga suatu aturan dapat dikatakan aturan hukum jika berlakunya memperoleh legalitas pemerintah.

Maka kemerdekaan atas hak-hak perempuan harus menjadi bagian refleksi  75 tahun Indonesia merdeka. Tidak disahkan RUU PKS menjadi bukti negara membiarkan kekerasan seksual terus terjadi dan negara sedang menutup mata terhadap diskriminasi hak dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai subjek hukum. (***)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed