AMBON,MRNews.com,- Beberapa kebijakan pihak Pertamina yang akhirnya muncul proses pengaduan masyarakat tentang kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kota Ambon khusus premium, solar dan minyak tanah. Selain kelangkaan BBM, tapi juga proses penjualan menjadi masalah krusial yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebab ditemukan ketika penjualan BBM tapi saat masyarakat datang paginya ke SPBU tapi kemudian siang menghilang atau habis nanti sore muncul lagi. Atas persoalan pelik itu apalagi jelang hari raya Natal dan Tahun Baru (NataRu), besok (hari ini-red) komisi II DPRD kota Ambon memanggil pihak Pertamina wilayah Ambon-Maluku bersama koleganya untuk dikonfrontir dan mendapatkan jawaban kegelisahan masyarakat.
“Karena kelangkaan itu yang membuat kebijakan komisi hari ini semestinya mengundang Pertamina, Hiswana Migas, SPBU dan seluruh distributor BBM. Hanya karena ada agenda Pertamina dan SKK Migas, maka rapat tersebut ditunda hingga besok (hari ini) jam 5 sore. Kita akan pertanyakan sejumlah persoalan yang ditemui saat on the spot juga pengaduan masyarakat atas kebijakan Pertamina,” tegas ketua komisi II DPRD Jafri Taihutu kepada awak media di Baileo Rakyat DPRD, Selasa (10/12/19).
Kemudian lanjutnya, orang tidak nyaman jelang Natal dan Tahun Baru. Sebab bayangkan, mobil angkot terlambat mendapatkan bensin dan beli Pertalite pasti resikonya uang angkot tidak dikembalikan. “Karena itu kami minta keseriusan Pertamina,” tegasnya.
Pertamina kata dia, mesti jujur sampaikan ke masyarakat bahwa program nasional pengurangan BBM bersubsidi untuk solar dan bensin, kuota untuk Ambon berapa banyak jumlahnya. “Harus jujur, sebab jangan kita minapolitan karena kebijakan itu maka jaring Bobo pakai bensin lalu orang tidak bisa melaut, berdampak secara ekonomi,” ungkapnya.
Ditanya apakah pengawasan Disperindag kota Ambon juga lemah soal ini, baginya ini yang diinterupsi pihaknya. Sebab keputusan pemerintah dengan SKK Migas atau BPH Migas tentang jumlah BBM untuk Ambon tidak dibilang berapa banyak bagi Pemkot Ambon. Sebab kalau kurang, regulasi tegas bahwa DPRD akan pressure Pemkot minta lagi ke pemerintah pusat kebutuhan BBM kurang dan harus ditambah lagi.
“Sayangnya data tidak diberikan. Jadi kalau ketika diberikan, Pertamina tidak bisa bilang sudah over. Tapi datanya mana?. Materi ini yang mesti kami tanyakan besok ke Pertamina. Kami ingin penjelasan itu. Sebab jujur saja masyarakat bingung, juga sopir angkot. Sebab BBM bersubsidi ini milik masyarakat. Jangan dihambat karena kebijakan,” imbuh politisi PDI Perjuangan.
Kepastian adanya kelangkaan dan tidak akan ditemukan besok dalam rapat bersama Pertamina dan stakeholder. “Sebab beta tidak bisa mengatakan demikian tapi faktanya mobil antri, bensin dan solar hanya di jam tertentu saja,” pungkasnya. (MR-02)
Comment