by

Kebijakan Desentralisasi Asimetris, Pempus Wajib Realisir PSN LIN & ANP di Maluku

AMBON,MRNews.com,- Polemik serta perdebatan publik terkait kelanjutan program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dan Ambon New Port (ANP) yang sudah masuk sebagai Program Strategis Nasional (PSN) sampai saat ini masih menghiasi ruang-ruang pemberitaan, baik nasional maupun lokal.

Sebuah diskursus yang lumrah, sebab terkait urusan hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi sangat sensitif serta atensi dari berbagai pihak.

Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H. mengatakan, secara konstitusional PSN termasuk LIN dan ANP di Maluku tidak semata dilihat secara teknis kebijakan semata.

Akan tetapi lebih jauh hal ini erat kaitannya dengan hakikat serta spirit konstitusi dalam urusan penyelengaraan negara sebagaimana diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.

Rumusan konstitusional tersebut merupakan norma yang secara “expressis verbis” wajib dijalankan oleh presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

“Sepanjang yang berkaitan pelaksanaan rezim pemerintahan daerah, maka tentu konstitusi telah memberikan panduan serta batasan yang tegas dan jelas tentang politik hukum kebijakan negara dalam prinsip pengelolaan teknis kepemerintahan,” kata Bachmid lewat rilisnya yang diterima media ini, Rabu (30/3).

Hal demikian menurutnya, dapat dilihat pada pengaturan sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan Pasal 18A ayat (1) yaitu : “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selanjutnya ketentuan ayat (2) disebutkan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

“Konsekuensi terhadap pola pendekatan serta alat kebijakan yang diambil oleh negara dalam memperlakukan daerah secara berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, bertolak dari kepentingan tersebut,” jelasnya.

Dikatakan, gagasan tentang desentralisasi asimetris mestinya tidak dipersepsi sebagai bentuk penyimpangan dari ide dasar desentralisasi negara kesatuan.

Namun, mestinya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan desentralisasi, yakni menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkokoh struktur dan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

“Hakikatnya pembangunan demokrasi lokal memiliki probabilitas untuk lebih diperkuat dengan cara mengakui dan mengakomodir setiap perbedaan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan latar belakang kultural serta historis tiap daerah kedalam sistem politik kebijakan nasional, dan mengingat setiap daerah/wilayah dalam sebuah negara memiliki struktur dan anatomi politik, sosial, maupun kultural beragam,” ungkap Advokat dari Law Office Fahri Bachmid & Partners.

Untuk itu konstruksi desain desentralisasi yang berbeda atau (asimetris) “asymmetrical decentralization” menjadi opsi yang strategis untuk menghindari terjadinya kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat.

“Itulah sebabnya, baik di negara kesatuan maupun di negara federal dimasa modern sekarang, desentralisasi cenderung tidak sekedar dijadikan strategi politik melalui transfer wewenang/kekuasaan, atau strategi ekonomi melalui perimbangan keuangan dan fiskal. Namun, juga menjadi strategi kultural untuk merealisasikan prinsip “diversity in unity” atau “unity in diversity”,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, Fahri melanjutkan, kebijakan desentralisasi asimetris merupakan reaksi atau treatment pranata organ pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kebutuhan aktual, potensi, dan problem dasarnya masing-masing.

Contoh atas kebijakan asimetris, selain Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Otsus Papua, maka tujuh provinsi kepulauan yang ada yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, harus diberi wewenang tambahan lebih luas di bidang perhubungan laut dan udara, perikanan dan kelautan, serta konservasi lingkungan hidup.

“Pada dasarnya pusat dapat memberikan model-model otonomi serta pola pendekatan kebijakan negara dengan basis serta strategi identifikasi dan proposal usulan spesifik dari setiap daerah, dengan demikian maka Maluku yang memiliki potensi perikanan amat besar,” ulasnya.

Hasil potensi perikanan Maluku sesuai data Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), yang mana potensi hasil laut dari Maluku yang berada di zona 3 mencapai 4,66 juta ton per tahun dengan nilai mencapai Rp117 triliun atau sekitar 37 persen dari total 12,5 juta potensi ikan yang ada di Indonesia.

Selain itu, 3 dari 9 wilayah pengelolaan perikanan (fishing ground) utama Indonesia berada di perairan Maluku, yaitu di Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram, dengan mendasarkan pada potensi perikanan tersebut, idealnya kebijakan negara untuk membangun LIN Maluku dengan konsekuensi pembentukan regulasinya setingkat undang-undang, tentu juga merupakan pilihan kebijakan negara yang “reasonable”.

Serta sejalan dengan “beleeid” desentralisasi asimetris untuk memastikan terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara, yakni pemerintahan yang bersih dan efektif disatu sisi, serta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera disisi lain secara seimbang dan berkelanjutan.

“Secara teknis, Pemprov Maluku telah memberi dukungan sesuai kebutuhan, termasuk menyiapkan dokumen desain induk dan dokumen studi kelayakan Maluku LIN. Kedua dokumen itu telah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tertanggal 26 Januari 2021,” terangnya.

Disisi lain, Pemprov Maluku juga telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektare di Desa Waai dan Liang, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, 300 hektare diantaranya akan dimanfaatkan untuk pembangunan ANP.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan sebuah langkah maju serta kebijakan yang proporsional serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Maluku yang harus diapresiasi.

“Tinggal “political will” dari Pemerintah Pusat dengan membuat kebijakan strategis pada level negara yang harus dikonkritkan serta dapat direalisir agar masyarakat bisa dapat merasakan manfaatnya,” tegas dia.

Diakui, secara hukum sebenarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, khususnya ketentuan kerjasama daerah sesuai diatur dalam norma Pasal 363 ayat (1) “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Juga ketentuan ayat (2) mengatur “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daerah dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (3) mengatur “Kerjasama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategori menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela”.

“Sebenarnya Gubernur dalam kapasitas sebagai Wakil Pemerintah Pusat maupun pelaksana otonomi daerah diberi fasilitas kebijakan jika suatu ketika berdasarkan pertimbangan strategis dan komprehensif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta kesejahteraan dapat saja melakukan perjanjian internasional untuk membangun daerah,” tuturnya.

“Dan jika suatu ketika terbuka peluang kerjasama itu, maka Gubernur dapat saja ambil kebijakan kerjasama internasional dalam membangun daerah Maluku ke arah lebih baik, tentunya dengan pertimbangan nasional serta kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bachmid. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed