by

Kasus SPBU Lateri, DPRD Bakal Panggil Pertamina & Kapolresta

AMBON,MRNews.com,- Kasus temuan SPBU Lateri yang beroperasi melewati ketentuan waktu sesuai peraturan Walikota (Perwali) dimasa PSBB transisi terus bergulir, meski belum masuk ranah hukum.

DPRD Kota Ambon ikut memberi perhatian pada kasus tersebut dan berencana memanggil pihak terkait diantaranya Pertamina, Hiswana Migas dan Kapolresta Ambon.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu mengaku, pihaknya besok akan melakukan on the spot ke SPBU Lateri untuk mencari tahu dan dalami informasi perihal perkembangan kasus tersebut.

“Besok komisi akan on the spot ke SPBU Lateri. Kami ingin pastikan kasus yang terjadi bagaimana perkembangannya, sebelum dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pihak. Ini agenda pertama komisi setelah masa reses usai,” tukas Taihuttu kepada awak media di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (8/3).

Nantinya dari hasil on the spot kata dia, akan dielaborasi lebih lanjut lewat RDP bersama antara komisi dengan seluruh stakeholder terkait yaitu manajer SPBU Lateri, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kadis Perindag Kota Ambon, Hiswana Migas serta Pertamina.

“Kami ingin BBM bersubsidi itu memang mesti dinikmati langsung oleh masyarakat. Lihat saja antrian dibeberapa SPBU seperti SPBU Passo Transit, masyarakat antri hanya untuk dapatkan BBM subsidi,” tegas politisi PDI Perjuangan.

Sementara SPBU Lateri kata dia, menjual BBM diluar ketentuan atau tidak sesuai mekanisme. Dimana harusnya dijual BBM pada SPBU, bukan medianya jerigen dengan jumlah banyak dan itu yang ditemukan tim Satgas Covid-19 tengah malam saat itu.

“Ada yang beli itu nelayan yang ada di Latuhalat misalnya. Padahal untuk nelayan itu sudah dikhususkan SPBU Passo dan SPBU PPI Eri. Maka alur ini harus diikuti terus. Agar tidak ada lagi terjadi seperti ini diwaktu mendatang,” tukasnya.

Soal apakah akan didorong untuk SPBU Lateri ditutup, Jafri mengaku nanti akan dilihat hasil tinjauan dilapangan dan RDP. Termasuk keengganan pihak kepolisian untuk takeover kasus ini.

“Apakah dalam kasus ini polisi terkesan tidak mau tindaklanjuti, nanti kita lihat dalam RDP maka kita undang pihak kepolisian. Karena ini bisa diklasifikasi illegal oil. Bicara ilegal oil bukan saja berurusan dengan DPRD tapi urusannya dengan negara,” urainya.

Dirinya juga meminta agar pihak Pertamina tidak lepas tangan terhadap kasus SPBU Lateri. “Jangan Pertamina main api juga dibelakang itu. Pertamina juga harus clear soal ini,” ulasnya.

Taihuttu mengaku, ada yang kewenangan Satgas terbatas sehingga belum ditindaklanjut kasus ini. Namun perlu diapresiasi penindakan Satgas terhadap SPBU Lateri. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed