by

Kasus Pembobolan BNI Ambon, Kapolda Copot Dirkrimum

AMBON,MRNews.com,- Direktur Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Maluku Kombes Pol AW dicopot dari jabatannya oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa. Kombes Pol AW dicopot, Jumat (18/10/19). Usai dicopot, Kombes AW kini non job dan menjadi pejabat menengah (Pamen) Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan internal.

Pencopotan terhadap Kombes AW karena yang bersangkutan dinilai menyalahi prosedur dalam penanganan awal kasus dugaan pembobolan rekening nasabah BNI Ambon miliaran rupiah. Selain Kombes AW, informasi yang didapat bahwa lima anak buahnya di Subdit 1 Ditreskrimum juga ikut dicopot. Kelima anggota Ditreskrimum itu kini dimutasi ke Satker Pelayanan Markas (Yanma) Polda Maluku juga untuk menjalani pemeriksaan internal.

Namun pencopotan Kombes Pol AW dari jabatannya dibantah Kabid Humas Polda Maluku Muhammad Roem Ohoirat. Ohoirat mengaku, AW tidak dicopot tetapi hanya dibebas tugaskan sementara dalam jabatan dan tugas sehari-hari guna fokus menghadapi pemeriksaan internal,

“Tidak ada pencopotan jabatan, karena poncopotan itu berarti tidak mungkin akan dikembalikan kepada jabatan semula. Yang terjadi adalah membebas tugaskan sementara dalam jabatan dan tugas sehari hari dalam rangka fokus menghapi pemeriksaan internal,” kata Roem kepada awak media di Ambon, Sabtu (19/10/19).

Mantan Kapolres Maluku Tenggara ini mengaku, dalam pemeriksaan internal tersebut apabila Kombes AW terbukti terdapat pelanggaran maka akan mendapat sangsi dari Atasan Langsung (ANKUM).

“Dan apabila tidak terbukti, maka kepada mereka akan kembali melaksanakan tugasnya seperti semula. Karenanya tidak tepat kalau pencopotan, hanya dibebas tugaskan sementara. Itu bedanya,” tegas Roem.

Juru bicara Polda Maluku ini menampik jika dibebas tugaskan sementara Kombes Pol AW dan anak buahnya di Krimum terkait dengan skandal kasus BNI 46 Cabang Ambon.

“Pembebasan tugas terhadap beberapa kawan-kawan di Krimum tidak ada hubungannya dengan materi kasus BNI 46 Cabang Ambon, namun terkait dengan prosedur penanganan awal dari kasus tersebut dimana proses penyidikan suatu tindak pidana dalam Kepolisian sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana,” papar Roem. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed