by

Kadinkes “Curhat” ke Airlangga Kerinduan Warga Ambon Miliki RSUD

AMBON,MRNews.com,- Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ambon Wendy Pelupesssy kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sekaligus ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan curahan hatinya (Curhat).

“Curhat” Kadinkes tersebut terkait kerinduan warga kota Ambon untuk memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representatif. Sebab, hingga saat ini, RSUD yang ada diarea Kota Ambon semua milik pemerintah pusat, provinsi dan pihak swasta.

“Kota Ambon hingga kini belum memiliki RSUD. Sebab itu kami sampaikan ke pa Menko untuk kerinduan masyarakat kota Ambon agar memiliki sebuah RSUD yang representatif sekiranya bisa terwujud kedepannya,” pinta Wendy didepan Menko saat peninjauan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka, Senin (4/10/21).

Mengenai perkembangan kasus Covid-19 dan vaksinasi, kata Wendy, total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Ambon sebanyak 8.862, sembuh 8.668, dirawat 30 orang, meninggal 164 orang.

Tingkat kematian Kota Ambon 1,9%, angka kesembuhan 97,8%, kasus aktif 0,3%, (Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur 0,94% dan positive rate 0,28%.

“Sehingga saat ini, kita (Kota Ambon) berada di Zona Kuning dengan skor 2,72 dan kita berada pada level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” ungkap Kadinkes.

Sedangkan untuk target sasaran vaksinasi, sebut Pelupessy, Dinkes Kota Ambon menargetkan 274.194 jiwa, dengan capaian total dosis yang disuntik sebanyak 307.166.

“Terkait vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka, sedari 22 September dan akan berakhir 14 Oktober 2021. Dari data yang kita peroleh, yang sudah tervaksinasi sampai kemarin sebanyak 1.997 orang, selama 8 hari pelaksanaan,” jelasnya.

Menanggapi permintaan miliki RSUD, Menko Airlangga berharap, tidak ada salah persepsi. Sebab yang dimaksud ialah pemerintah kota (Pemkot) yang belum miliki RSUD, bukan kota Ambon. Sebab di Ambon, ada RS vertikal milik pemerintah pusat, provinsi dan swasta.

Namun, jika memang ada keinginan tersebut, Airlangga meminta Pemkot bisa segera membuat rencana kedepan untuk bisa disampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Adanya itu RS vertikal pusat misalnya RS Leimena milik pemerintah pusat, kemudian punya provinsi dan swasta. Yang belum ada ialah RS yang dimiliki Pemkot. Jadi silahkan Pemkot buatkan rencana dan disampaikan ke Kemenkes,” pintanya didepan Balaikota usai dialog dengan tokoh agama. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed