by

Jelang 25 April, Upulatu di Saparua Timur Tolak Gerakan RMS

AMBON,MRNews.com,- Seluruh Upulatu atau Raja-raja se-Pulau Saparua Timur Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang tergabung dalam Latupati Saparua Timur, mendeklarasikan penolakan gerakan separatis RMS.

Deklarasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Saparua, Kamis (21/4) itu dilakukan menjelang 25 April 2022, yang biasa dikenal dengan HUT Republik Maluku Selatan (RMS).

Para Upulatu secara lantang menegaskan, penolakan terhadap separatis RMS, dan akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.

Raja Negeri Ihamahu, Agustinus Pattiiha bahkan mengaku, bahwa RMS itu adalah kelompok yang tidak puas dengan kebijakan dan keputusan di Negara ini.

“Selama dua tahun menjadi Kepala Pemerintahan/Raja, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Ini soal puas dengan tidak puas saja. Apakah dengan selembar kain kita bisa memisahkan NKRI, kan tidak mungkin,” jelasnya.

“Aceh kata dia, punya senjata, Papua juga, di Maluku ini tidak ada gerakan itu. Ini soal puas tidak puas saja. Kita yakin dan percaya. Bahkan saya berpikir, mestinya tidak lagi ada pengamanan soal 25 April. Saya pernah usulkan itu,” sambung Patiiha.

Dia bahkan mengajak semua pihak, untuk sama-sama berjuang demi Negeri dan daerah ini. Terutama soal rencana pembentukan LIN di Maluku.

“Semuanya telah disuarakan, bahkan oleh perwakilan-perwakilan rakyat Maluku di Senayan. Maka mari sama-sama berjuang untuk anak cucu kedepan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kecamatan Saparua Timur, Halid Patisahusiwa menuturkan, jelang 25 April, seluruh warga diinstruksikan untuk mengibarkan atau menaikan bendera Merah Putih, sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan RMS.

“Ini sudah menjadi catatan setiap jelang tanggal 25. Tanggal 23 sudah ada pengumuman, bahwa mulai besok, lusa, seluruh Negeri sampaikan pengumuman, juga di Masjid dan Gereja, bahwa tidak boleh ada pertemuan-pertemuan yang tidak memiliki ijin dan lainnya. Dan semua Negeri wajib menaikan Bendera Merah Putih,” tutur Camat.

Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan setiap Negeri, dengan para Kades/Raja, Kapolsek, Danramil, terkait pelaksanaan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu RMS.

“RMS saat ini, sudah generasi ke 3. Mereka hanya fanatik dengan cerita-cerita orang Tatua, dan mereka tanamkan, bahwa RMS itu ada, padahal secara historis, RMS itu ada di tahun 1950, tetapi secara faktual, sudah tidak ada. Sekarang kalau kita patroli jangan naikan bendera, itu nanti hanya ada beberapa simpatisan yang masih dikasih cerita yang muluk-muluk soal RMS,” katanya.

Meski demikian, kondisi itu juga tidak dapat dipungkiri berpengaruh ditingkat Pemerintah Pusat. Apalagi, Maluku dituntut menjadi daerah LIN dan sebagainya.

Anggota DPR RI bahkan menyampaikan “jangan anak tirikan Maluku”. Mungkin faktor-faktor ini juga yang menjadi momentum kemunculan RMS, meski hanya sehelai bendera.

“Membentuk sebuah Negara itu ada syarat, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada angkatan bersenjatanya, dan RMS bukan kelompok bersenjata. RMS ini ada hanya lewat cerita. Itu pola pikir masyarakat yang sederhana yang tidak bisa kita tekan juga. Tapi soal RMS ada, itu tidak ada,” tandasnya.

Dia mencontohkan, kenaikan bendera yang terjadi di Negeri Ulath beberapa waktu yang bertepatan dengan Hari Pattimura, itu justru dilakukan warga penerima bantuan PKH, dimana program itu adalah program Pempus.

“Dia dapat uang dari Pemerintah, tapi dia masih naikan bendera. Tapi kita mohon dukungan semua, Saparua dan Saparua Timur akan aman,” jelasnya.

“Dengan kerjasama masyarakat, Raja-raja serta kepolisian dan TNI, Saparua akan aman dan tidak ada yang menonjol,” pungkas Halid. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed