by

Jawab Wakapolri, Kapolda Maluku: Tidak Netral di Pilkada, Evaluasi

AMBON,MRNews.com,- Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyatakan, soal netralitas Polri dalam Pilkada serentak mendatang, tegas sudah diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2002, bahwa anggota Polri harus netral.

Bahkan dalam kegiatan-kegiatan baik itu video confrence (vicon) yang dilaksanakan dengan para Kapolda agar mereka memerintahkan ke seluruh jajaran dibawah tidak boleh ada anggota Polri yang berpihak kepada calon siapapun.

“Kita harus jaga netralitas. Kalau itu terjadi (tidak netral), nanti dapat dilaporkan secara berjenjang, Kapolsek ke Kapolres, Kapolres ke Kapolda. Yang pasti pada intinya di Pilkada, polisi akan tetap netral seperti yang diatur dalam UU,” ungkap Wakapolri kepada awak media di kantor Gubernur Maluku dalam kunjungan kerja (Kunker), Kamis (23/7).

Selain itu tambah Jenderal Bintang tiga, pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan potensi kerawanan yang ada di Pilkada serentak 2020 termasuk di Maluku dengan empat kabupaten yang menggelar Pilkada, tentunya dilakukan secara sinergi yang berkoordinasi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait.

Menjawab pernyataan orang nomor dua ditubuh Polri, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar memastikan hal itu wajib untuk dijalankan oleh Polda Maluku dengan juga mengawasi jajaran dibawah khususnya pada Polres diempat kabupaten yang gelar Pilkada.

“Perintah bapak Wakapolri kalau memang ada Kapolres dan jajaran yang tidak netral di Pilkada yah dievaluasi, termasuk Kapoldanya dievaluasi. Kapolda awasi empat Polres yang sedang gelar Pilkada. Mereka harus netral, dan itu wajib,” sebut mantan Kapolda Sulbar. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed