by

Jasa Covid Tak Kunjung Bayar, Hurasan Warning Kadinkes Maluku

AMBON,MRNews.com.- Wakil ketua Komisi IV DPRD Maluku, Russlan Hurasan kesal dengan ulah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, Zulkarnain.

Pasalnya Zulkarnain terkesan melimpahkan kesalahan kepada mantan Kadinkes Meikyal Pontoh yang tidak menyiapkan juklak dan juknis untuk pembayaran jasa covid-19.

“Apa yang disampaikan Kadinkes
itu tidak benar. Kadis jangan hanya kerja cari kesalahan tapi segera bayar jasa covid-19 bagi 131 nakes, khusus bagi RS Ishak Umarella” ungkap Hurasan.

Dirinya menjelaskan, proses administrasi untuk pembayaran jasa covid-19 tahun 2020 dilakukan setelah Kadinkes Maluku sebelumnya Meikyal Pontoh diganti.

Namun draf peraturan Gubernur Maluku terkait dengan pembayaran jasa covid-19 telah disiapkan.

“Maka, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa pembayaran jasa covid-19 pada rumah sakit lapangan, harus dilakukan dalam bentuk klaim fasilitas pelayanan dengan rincian 50 persen diperuntukkan bagi operasional dan 50 persen untuk jasa nakes,” terang Hurasan.

Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditandatangani, terdapat salah satu klausul yang menyatakan pembayaran jasa pelayanan covid-19 bagi tenaga kesehatan tidak perlu dengan Pergub Maluku, tetapi cukup dengan peraturan direktur rumah sakit pengampuh.

“Peraturan Gubernur tersebut setelah dilakukan rapat bersama 131 tenaga kesehatan yang melayani pasien covid-19 di BPSDM, dimana dari 50 persen yang dialokasikan bagi tenaga kesehatan disepakati format pembayaran 60 persen bagi pelayanan langsung seperti tenaga kesehatan dan 40 persen bagi tenaga pelayanan jadi tidak langsung dibayarkan,” jelas Hurasan.

Namun dalam perjalanan Kadinkes Maluku Zulkarnain mengubah format pembagian dengan rincian 50 persen bagi pelayanan langsung seperti tenaga kesalahan dan 50 persen pelayanan tidak langsung.

“Kepala Dinas meminta agar format 50 persen bagi pelayanan langsung seperti tenaga kesalahan dan 50 persen pelayanan tidak langsung termasuk didalamnya bagi Kepala Dinas,” tandasnya.

Terhadap keinginan Kadis itu, Tim dan Bagian Hukum meminta BPKP Maluku untuk melakukan telaah terhadap peraturan gubernur dimaksud.

Hasilnya BPKP memerintahkan Kadinkes

Maluku untuk melakukan pembayaran dengan format pembayaran 60 persen bagi pelayanan langsung dan 40 persen pelayanan tidak langsung.

Menurut Hurasan, Kadinkes Maluku terlalu fokus untuk mencari kesalahan orang lain disaat Pergub secara tegas memerintahkan pembayaran jasa covid-19 bagi 131 tenaga kesehatan cukup dilakukan dengan SK Direktur RSUD Ishak Umarela.

Artinya, Kadinkes seharusnya pro aktif untuk melakukan pembayaran hak tenaga kesehatan apalagi anggaran sebesar 6 miliar rupiah lebih telah tersedia pada rekening RSUD Ishak Umarela.

“Anggarannya sudah tersedia, kadinkes harus segera bayar sesuai hasil telaah BPKP Maluku dan bukan lagi menghambat pembayaran,” tandas politisi PKB.

Ditambahkannya, selama ini Dinas Kesehatan Maluku juga tidak melakukan proses administrasi untuk pembayaran, tetapi ketika 131 tenaga kesehatan melapor kepada Komisi IV barulah dinas bergerak. (MR-03)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed