by

Janji Pemprov Maluku Soal Bonus Atlit Kembali Ditagih

AMBON,MRNews.com,- Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua sudah usai hampir sebulan. Maluku hanya mampu membawa pulang 5 emas dari target 8 dengan finish di peringkat ke-21.

Janji pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pengurus KONI Maluku untuk memberikan bonus kepada “pahlawan” peraih medali pun kini ditagih publik.

Pemerhati olahraga Maluku, Ronny Samloy menyatakan, terkait bonus atlit ini, mestinya pemerintah provinsi (Pemprov) melalui KONI Maluku transparan.

Bahwa dengan alokasi 2 Miliar, harus jelas 200 juta itu untuk peraih medali emas kategori perorangan dan 250 juta sesuai konfirmasi dengan Kadispora Maluku.

“Atlit butuh kepastian bahwa bonus itu benar-benar mereka peroleh tanpa pemotongan, yang melebihi dari pajak yang sesungguhnya. Karena bonus itu urgen bagi atlit, mereka sudah berdarah-darah di arena, tapi hak-hak mereka tidak dihargai. Ini yang mesti jadi catatan bagi Pemprov,” tandas Samloy via seluler.

Dirinya mengharapkan, pemberian bonus tidak diulur waktunya oleh pemerintah. Sebab ada atlit yang harus pulang kampung, menyambung hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Belum lagi sebagian sudah masuk Pelatnas.

“Kalau pun waktu pemberian bonus diulur, ini jadi pertanyaan. Apalagi bila akan dibagi tahun depan. Maka saya berpikir Pemprov Maluku tidak punya konsep pembinaan dan pengembangan olahraga bahkan tidak hargai atlit yang telah membawa harum nama daerah di pentas olahraga nasional,” ingatnya, Senin (8/11).

Maluku sebutnya, harus belajar dari daerah lain yang satu atau dua tahun sebelumnya, mereka sudah tetapkan bahwa dengan kekuatan atlit sekian, mereka sudah bisa alokasikan anggaran. Bahkan pasca PON berakhir, sudah langsung memberi apresiasi bagi atlitnya.

“Tapi Pemprov Maluku dari fakta yang ada tidak, tiba masa tiba akal. Ini yang mesti jadi catatan. Bahwa pemerintah kita ini seperti pemadam kebakaran, sudah ada masalah baru cari solusi. Artinya, Pemprov tidak siap soal bonus atlit,” tukasnya.

“Atlit kita pun tidak banyak dibanding Jawa Barat yang sampai 700, DKI Jakarta atau Papua yang walau banyak tapi mereka karena jelas kebijakan pemerintah daerah, sudah siap anggaran satu tahun sebelumnya, sudah prediksi. Tapi Pemprov Maluku sebaliknya, lucu,” heran Samloy.

Terpisah, menanggapi desakan bonus atlit peraih medali PON, Kadispora Maluku Sandi Wattimena mengaku, akan tetap diberikan namun menunggu realisasi APBD perubahan 2021.

“Sudah ketok, tapi tidak serta merta jalan. Harus dikirim ke Kemendagri dulu. Nanti Kemendagri evaluasi. Hasil evaluasi sudah disetujui, baru nomor Perda keluar. Dokumen APBD-P masih di Kemendagri,” tandas Wattimena via seluler.

Menurut informasi sambungnya, hasil evaluasi Kemendagri sudah keluar. Tapi mesti diperbaiki dulu dan dikirim lagi ke Kemendagri.

“Mudah-mudahan kalau sudah Ok, langsung disetujui, nomor Perda-nya keluar, baru prosesnya bisa jalan. Katong juga mengharapkan cepat diberikan. Karena bukan soal bonus atlit saja, ada kegiatan lain harus jalan tapi belum bisa,” urainya.

Dirinya memastikan tidak ada masalah. Sebab ketika APBD perubahan sudah dicairkan, bonus atlit akan langsung diberikan secepat-cepatnya kepada atlit. Termasuk mengenai nilai pun seperti janji awal.

“Peraih emas Cabor perorangan 200 juta, perak 150 juta dan perunggu 100 juta. Cabor Beregu juga sama, nanti baru dibagi rata. Pelatih tidak, hanya buat atlit. Namun akan dipertimbangkan, masuk di 2022 awal. Termasuk NPC yang memang belum dapat alokasi bonusnya,” pungkas Wattimena. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed