by

Jamin Kualitas Pelayanan Perizinan Terintegrasi, Siapkan Perda & Perkada

AMBON,MRNews.com,- Dalam menjamin kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan seluruh prosedur, setiap OPD terkait diminta untuk segera menyiapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) sebelum tanggal 2 juli 2021.

“Pemerintah provinsi sebagai pembina unit penyelenggara PTSP, terus mendorong agar kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten/kota, lebih ditingkatkan untuk memberikan yang terbaik kepada dunia usaha didaerah,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Kasrul Selang, Kamis (24/6).

Dikatakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Hadirnya PP itu bentuk kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

“Berkaitan hal itu, peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi dalam penyelenggaraaan izin usaha di daerah sangat penting dan strategis,” terangnya saat membuka Rakor asistensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota se-Maluku, di Swiss-Bell Hotel Ambon.

Menurut Sekda, PTSP merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan serta kegiatan lainnya, sebagai perwujudan kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha, dan masyarakat secara umum untuk kemudahan memperoleh legalitas perizinan berusaha.

“Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani, maka PTSP menjadi media interaksi, antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” ujarnya.

Sesuai PP nomor 5/2021, tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau Risk Basic Approach (RBA), dan sebagai implementasi dari UU nomor 11/2020, tentang cipta kerja, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Hal ini melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai surat edaran Mendagri nomor 503/3236/sj tentang penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah ditekankan beberapa hal antara lain, pertama; pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistim OSS RBA mulai berlaku efektif pada 2 Juli 2021,” tukasnya.

Kedua, pada saat PP nomor 6 tahun 2021 diberlakukan, maka dimulai juga berlaku Perda dan Perkada yang mengatur perizinan berusaha didaerah antara lain Perda tentang RDTR kabupaten/kota dan Perkada tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan.

“Rakor ini untuk evaluasi kinerja pelayanan publik, khususnya pada pembinaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kabupaten/kota, sesuai pasal 352 UU nomor 23/2014 tentang Pemda, pasal 39 PP nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 55 Permendagri nomor 138/2017 tentang PPTSP Daerah,” ungkap Kasrul.

Diketahui, peserta yang hadir dalam Rakor ini selain perwakilan DPMPTSP se-Maluku, dinas PUPR, biro pemerintah, biro organisasi, biro hukum dan HAM serta stakeholder lingkup provinsi lainnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed