by

Jaksa Lidik Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Di Tawiri

AMBON,MR.-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga kini sementara dalam penyelidikan dugaan korupsi anggaran pembebasan Lahan Dermaga TNI AL di Negeri Tawiri,Kecamatan Baguala,Kota Ambon dengan dana sebesar Rp.4,3 miliar.

Diketahui  tim Penyelidik Kejati Maluku  pekan kemarin juga sudah bergerak cepat dalam memanggil saksi-saksi yang mengetahui langsung terkait dana miliaran itu.

Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette ketika dikonfirmasi membenarkan jika perkara tersebut sementara dalam pengejaran tim adhyaksa yang berpakaian cokelat itu.

“Benar tim sedang  lidik (penyelidikan-red)  dugaan kasus korupsi pembebasan lahan dermaga TNI AL di Desa Tawiri,Kecamatan Baguala Kota Ambon,”kata Samy Sapulette kepada Insan Pers di ruang kerjanya, Senin (23/4) petang.

Samy melanjutkan, penyelidikan dugaan kasus tersebut pekan pemarin tim jaksa sudah bergerak untuk memeriksa beberapa saksi-saksi terkait aliran dana bermasalah dimaksud.

“Pekan kamarin itu jaksa sudah periksa beberapa saksi,jadi ikuti saja perkembanyannya,”Imbuh Samy.

Sayangnnya ketika ditanyakan identitas saksi Samy tidak mengetahui  siapa yang dicecer tim penyelidik Kejati tersebut.

“Siapa-siapa yang diperiksa itu saya belum tau.tapi yang jelas perkara ini sudah ditangani.sedang puldata dan  pulbaket,”Jelas Samy.

Sementara menurut sumber di Kejati Maluku pekan kemarin kata sumber, Raja Tawiri Jacob N Tuhuleruw dengan stafnya yang diperiksa di Kejati Maluku terkait dugaan korupsi pembebasan lahan senilai Rp 4,3 miliar untuk dermaga TNI AL di Negeri Tawiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Sumber menandaskan  Jacob N.Tuhuleruw hadir di Kejati Maluku Rabu (18/4),sekitar pukul 12.00 Wit. Mereka jalani pemeriksaan kurang lebih 3 jam. Dalam pemeriksaan itu, yang bersangkutan ditanya seputar proses pembebasan lahan  dermaga TNI AL seluas 11 hektar lebih di Tawiri.

Sumber melanjutkan kasus ini dibeberkan salah satu Saniri Di Desa Tawiri.kala itu dirinya mengatakan  kasus dugaan korupsi yang terjadi diantara Tahun 2016-2017.  Sebelumnya, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri tersebut  nekad menabrak mekanisme.yakni dirinya saat itu menunjuk stafnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri SR yang adalah orang dekatnya untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN. Padahal sesuai mekanisme harus Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH yang harus kerjakan karena yang bersangkutan (DH-red) masih aktif.  Sedangkan, JS, salah satu pemilk lahan sebanyak 11 objek yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL tersebut uangnyapun tak jelas.

Pasalnya sampai sekarang pemerintahan Negeri Desa Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp1,1 miliar. Sedangkan yang seharusnya pemerintahan negeri Tawiri bayarkan untuk lima objek tersebut adalah Rp3,6 milyar. Kata Sumber.

Sementara menurut sumber internal lain di Kejati, kasus pembebasan lahan dermaga TNI AL senilai Rp 4,3 milyar ini sempat menyeret Kepala BPJN wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustari.Dan sejak kasus ini jalan (presure)  hingga kini Kejati Maluku belum bisa berkomentar lebih dalam,lantas masih dalam penyelidikan.tutup Sumber.(MR-07).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed