Jaga Mutu Layanan, Akreditasi Rumah Sakit Harus Pasti

AMBON,MRNews,com. – BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala Bidang Penjaminan Kesehatan Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Andi Muhammad Dahrul Muluk dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Kamis (02/5/19).

Dahrul menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali ingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk lakukan pembenahan dan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Dahrul.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Dahrul menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Sisi lain, putusnya kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya faktor akreditasi semata. Ada juga karena rumah sakit tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlaku. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan setempat dan memastikan, pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis berkompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Ambon terdapat 3 rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya. Adapun rumah sakit tersebut yaitu RSUD dr. M. Haulussy Ambon, RSUD dr. H. Ishak Umarella Maluku Tengah, dan RS Hati Kudus Langgur. (*)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *