by

Iuran Naik, BPJS Imbau RS Update Data Tenaga Medis

-Kesehatan-438 views

AMBON,MRNews,com. – BPJS Kesehatan Cabang Ambon menegaskan jika perubahan penyesuain iuran JKN-KIS akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 mendatang. Terkait dengan kenaikan iuran JKN-KIS maka setiap rumah sakit agar melakukan update data tenaga medis yang tersedia agar diketahui masyarakat terutama pengguna kartu JKN-KIS. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Hal ini dijelaskan PPs Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Andi M Dahrul Muluk saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu di Ambon terkait pelayanan rumah sakit sesuai ketersedian tenaga dokter yang dicantumkan pihak rumah sakit namun tidak sesuai dengan fakta pelayanan rumah sakit.

“Kita memang selalu mengimbau agar pihak rumah sakit selalu mengupdate data ketersediaan tenaga dokter agar perlu diketahui secara pasti oleh pasien. Memang terkadang benar ada dokter tertentu yang namanya ada di rumah sakit namun saat dibutuhkan tidak ada. Bisa saja hal itu terjadi karena dokter tersebut sementara melakukan study lanjut . Karena itu update data dokter yang ada di setiap rumah sakit perlu dilakukan setiap saat. Ini perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayan medis ” ujar Muluk.

Diketahui pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi Rp. 42.000,- per orang atau meningkat Rp. 19.000,- dari iuran sebelumnya. Nominal tersebut telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Selisih iuran bagi PBI APBD untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019 dibayarkan oleh pemerintah pusat. P

Daerah wajib membayarkan iuran PBI APBD nya sesuai dengan Perpres 75 Tahun 2019 mulai 1 Januari 2020. S

pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut peserta mandiri serta peserta Bukan Pekerja (BP) iuran yang berlaku mulai 1 Januari 2020 yaitu pada kelas 1 menjadi Rp. 160.000,-; kelas 2 menjadi Rp. 110.000,-; dan kelas 3 menjadi Rp. 42.000,-. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed