by

Inkonsisten, Fahmi “Sumbur” Sebagian Anggota DPRD

-Kota Ambon-145 views

AMBON,MRNews.com,- Anggota DPRD Kota Ambon khususnya komisi II dinilai Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy inkonsisten antara kata dan perbuatan. Pasalnya selama ini ada oknum-oknum anggota yang mengkritik OPD termasuk dinas pendidikan seakan-akan OPD kerja salah atau tidak benar. Padahal sebenarnya kerjanya serius hanya karena pada saat bersamaan, ada tugas luar daerah.

Pernyataan Fahmi sebagai respons atas desakan anggota komisi II, Jusuf Latumeten yang mendesak Walikota mencopotnya karena berbagai alasan. Komisi II yang bermitra dengan dinas pendidikan pun menyurati Fahmi untuk rapat kerja hari ini, sayang Latumeten bersama beberapa anggota komisi lainnya Djefry Toisuta, Taha Abubakar, Jacob Usmany, Abdul Rasyid Mewar tidak hadir. Hanya Zeth Pormes, Jhony Mainake, Leonora Far-Far, Christianto Laturiuw, Mulyono Sudrik dan Saidna Azhar Bin Thahir yang hadir.

“Fakta hari ini dalam rapat kerja dengan saya, mereka tidak hadir semua. Hanya enam orang dari 11 anggota komisi II. Padahal mereka banyak mengkritik di media cetak maupun online seakan-akan kita salah banyak, artinya inkonsistensi. Sebenarnya kami ini juga serius hanya karena pada saat bersamaan, kami ada tugas luar daerah. Seperti kasus penyegelan tiga sekolah di Nania Atas, awal Juli beta khan di luar daerah. Walau di luar daerah tapi komunikasi intens dengan staf-staf, hanya pengambilan keputusan khan bukan di mereka,” tegas Fahmi kepada awak media di Baileo Rakyat DPRD usai rapat dengan Komisi II, Rabu (17/7/19).

Sebenarnya menurut Fahmi, kemitraan diantara DPRD dan pemerintah tidak boleh saling menyerang, apalagi sampai ke persoalan-persoalan atau kata-kata yang tidak beretika, seakan-akan menganggap OPD ini dikecilkan dan tak berarti apa-apa. Termasuk mendesak Walikota untuk mencopot dari jabatan karena berbagai alasan. Padahal selama ini bekerja, dan upaya-upaya kemitraan ini akan dibangun terus.

“Kalau kita berhasil, orang tidak pernah puji. Tidak pernah. Kalau kita punya kelalaian sedikit karena ada kepentingan lain, nah itu kita dihantam habis-habisan. Itu khan tidak fair. Seharusnya mereka juga melihat keberhasilan kita dan respons pa Zeth Pormes tadi sudah menyampaikan itu dan itu sangat luar biasa sekali. Pergantian tetap itu kewenangan Walikota. Atas dasar apapun tetap itu adalah kewenangan kepala daerah. Sejauh ini khan kita punya itikad baik dalam melaksanakan program-program pemerintah khususnya yang ada dalam bidang pendidikan,” ungkap Fahmi lagi.

Sebelumnya, anggota komisi II yang juga ketua fraksi Demokrat, Jusuf Latumeten kepada awak media mengungkapkan, terkait dengan masalah lembaga-lembaga pendidikan, sekolah yang disegel oleh pemilik lahan, seakan-akan kepala dinas pendidikan ini acuh. Padahal sebenarnya dalam komunikasi komisi II untuk menanyakan lebih lanjut mengenai langkah yang diambil oleh dinas dan komisi untuk bagaimana ke lokasi agar ketemu pemiliknya dan bisa berkomunikasi. Padahal lembaga pendidikan menjadi jantung, pintu masuk kota Ambon berkaitan dengan kualitas.

“Tapi komunikasi saja hp-nya tidak aktif. Berkali-kali, bahkan berulang kali tidak aktif yang alasannya tidak profesional. Sehingga memang jelas ini Walikota harus evaluasi, tetapi selaku ketua fraksi saya minta diganti. Karena yang saya takut kedepan adalah kualitas pendidikan di Ambon turun. Saya menganggap Kadis bukan tipikalnya seperti itu, kelihatan kaya seorang hobi. Sebenarnya jadi Kadis saja terkait masalah olahraga, misalnya. Tapi kalau jadi Kadis pendidikan saya bingung. Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi II, tanya lain jawab lain. Tidak nyambung apa yang menjadi pikiran komisi. Saya minta Kadis diganti,” ujarnya pekan lalu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed