by

“Hujan” Interupsi Warnai Paripurna DPRD Kota Ambon

AMBON,MRNews.com,- Hujan interupsi oleh beberapa anggota mewarnai sidang paripurna DPRD kota Ambon dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020 di ruang sidang DPRD, Selasa (6/4).

Paripurna yang berlangsung secara daring dipimpin Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono dan diikuti Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler dari Balaikota Ambon, awalnya berjalan adem.

Namun ketika akan masuki agenda sambutan Wakil Walikota, interupsi dilakukan sekretaris fraksi PDI Perjuangan Lucky Upulatu Nikijuluw.

Nikijuluw menekankan agar pemerintah kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini Walikota segera mengembalikan pejabat dan ASN yang dalam empat tahun terakhir masih non job.

Sebab rekomendasi komisi aparatur sipil negara (KASN) RI nomor 532 sudah sangat jelas dan tegas bahwa kebijakan Walikota salah.

“Policy yang dilakukan Walikota salah karena tidak mengembalikan ASN non job ke posisi semula. Itu jelas menabrak rekomendasi KASN nomor 532. Kembalikan posisi mereka baru selanjutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi mereka untuk mengisi OPD,” sesalnya.

Dirinya menilai, Walikota tidak serius dan sengaja membiarkan kondisi itu terjadi. Padahal persoalan tersebut juga pernah ditegaskan Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo saat hadiri HUT Damkar di Kota Ambon. Anehnya, tidak diresponi secara baik oleh Walikota.

“Kami fraksi PDI Perjuangan rasa tidak ada good will dari Walikota. Sikap ini kami suarakan semata-mata demi kepentingan banyak orang untuk penataan birokrasi Pemkot. Mereka yang non job ini kan efek Pilkada kota tahun 2017. Padahal mereka punya kompetensi untuk membangun kota,” tegasnya.

Selain PDI Perjuangan, interupsi juga diutarakan ketua fraksi Gerindra Johny Wattimena. Substansinya tidak jauh berbeda dengan Upulatu.

“Fraksi Gerinda meminta saudara Walikota segera mengembalikan ASN yang masih non aktif ke posisinya terutama pejabat eselon II. Sebab mereka punya kompetensi membantu Pemkot dalam kenaikan PAD dan tata kelola birokrasi. Kami akan lakukan kajian terkait persoalan itu dari segi regulasi,” timpalnya.

Senada, fraksi PKB-PKPI melalui anggotanya Gunawan Mochtar resah dengan sikap orang nomor satu di kota ini yang tidak menggubris rekomendasi KASN perihal ASN non job.

“Kami usulkan dan jika dipandang perlu, DPRD gunakan saja hak interpelasi untuk tanyakan kebijakan Walikota yang sampai saat ini tidak kembalikan ASN yang masih non job ke posisinya. Kami juga sesalkan ketidakhadiran Walikota ditiap paripurna beberapa kali meski lewat daring,” terang dia.

Sebelum paripurna ditutup, wakil ketua DPRD Rustam Latupono berharap pelantikan pejabat eselon II dan pejabat lainnya dilingkup Pemkot Ambon, Senin (5/4) jadi yang terakhir dan berikutnya ASN/pejabat yang non aktif bisa dikembalikan oleh Walikota apapun jabatannya.

“Pemkot diharapkan serius menanggapi interupsi fraksi PDIP, Gerindra dan PKB. Saya yakin apa yang disampaikan mereka harus dilihat secara positif. Semua fraksi juga pasti sama, demi pemerintahan kota Ambon yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed