by

Honorer K-II Tagih Janji Anggota DPRD Kota Ambon

AMBON,MRNews.com,- Untuk kesekian kalinya ratusan honorer kategori II (K-2) datang dan menagih janji dari anggota DPRD Kota Ambon yang terhormat, sebagai wakil rakyat. Dengan long march dari Balaikota Ambon, para honorer K-II diterima Wakil Ketua Komisi II, Jopi Usmany dan enam anggota komisi II DPRD. Sebelumnya, pendemo K-II juga menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menutut hal yang sama dan diterima Sekretaris Kota, A.G Latuheru, Asisten III Setda Kota dan Kepala BKPSDM.
Mereka menuntut DPRD tiga hal, yakni merealisasikan janji memperhatikan dan memperjuangkan nasib 543 honorer K-II agar dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, tuntutan lain adalah soal kesejahteraan honorer berupa upah yang tidak sesuai atau manusiawi dengan kerja agar dapat dinaikkan, serta meminta DPRD bersama tolak kebijakan P3K dari pemerintah pusat karena dinilai bukan solusi dan tidak boleh dibebankan anggarannya ke APBD, tapi APBN serta perekrutan merata untuk semua honorer.
Ketua Forum Honorer K-II Kota Ambon, Hasyim Raidi mengaku, pihaknya terus menuntut dan berjuang, mendapat hak setelah kewajiban sudah dijalankan selama bertahun-tahun namun belum juga diangkat jadi ASN dan mendapat upah yang layak. Selain itu, menolak kebijakan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), karena dipandang bukan solusi dari segi aturan maupun implementasi. Tuntutan ini jualah yang juga sudah disampaikan ke Pemkot dan direspons baik, dimana besok akan dilakukan pertemuan bersama Walikota.
“Tujuan kami ASN, bukan P3K. Kebijakan KemenPAN-RB ini sangat merugikan kita, selain dari segi usia tetapi juga prioritas hanya tenaga kesehatan, guru dan tenaga penyuluh. Sementara tenaga kependidikan (operator dan tata usaha), tidak. Padahal mereka juga layak diperjuangkan sebagai jantungnya sekolah. Syukurlah di Maluku tolak buka penerimaan P3K. Kalau bukan bapak/ibu anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, siapa lagi yang bisa bantu kami. DPRD pernah janji akan bantu naikkan upah honorer tahun ini di APBD dari semula hanya Rp 250-500 ribu/bulan. Maka kami datang dan tagih janji itu,” tegasnya.
Perwakilan honorer tenaga kependidikan, Sophia Ingratubun juga mendesak DPRD bertanggungjawab dan perhatikan nasib honorer K-2 selaku rakyat. Jika tidak, maka DPRD dianggap gagal sebagai pembawa aspirasi rakyat. “Perwakilan suara hati kami bapak/ibu DPRD yang kami pilih dan bisa ada disini. Kami butuh bukti, bukan janji-janji kosong lagi. Kalau tidak berarti bapak/ibu gagal menjadi wakil rakyat yang aspiratif. Tenaga operator dan tata usaha itu jantung sekolah, tanpa kita sekolah tidak bisa jalan,” ujarnya sambil meneteskan air mata.
Wakil Ketua Komisi II, Jopi Usmany kepada pendemo mengaku, DPRD tidak tutup mata terhadap perjuangan ini, sebab faktanya DPRD bukan eksekutor, namun domain utama soal tuntutan ini di pemerintah. Bahkan, karena seringnya honerer K-2 mendatangi DPRD, pihaknya di beberapa kesempatan sudah perjuangkan hal itu ke BKN dan KemenPAN-RB.
“Kita tidak main-main, tidak duduk diam karena kita juga sudah sampaikan ke BKN dan MenPAN. Semua tuntutan ini jadi catatan penting bagi kita, ketika pimpinan DPRD datang, kita akan laporkan, dan segera sikapi ke KemenPAN-RB dan BKN. Termasuk hasil pertemuan dengan honerer dan Walikota besok, akan kita tampung, menjadi aspirasi untuk dibawa ke pusat supaya jelas dan clear. Intinya, semua tergantung pemerintah pusat,” tutup politisi PKPI itu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed