by

Hak Transmigrasi Dirampas Petuanan Desa Waiketan Baru

AMBON,MR.- Warga transmigrasi pada Desa Waiketan Baru kini diresahkan dengan penyerobotan lahan garapan sawa mereka oleh warga petuanan Desa Waiketan Baru Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Padahal mereka ditempatkan pada daerah transmigrasi itu sejak tahun 1995 hingga tahun 1996. Aksi tersebut memantik protes dan keresahan warga transmigrasi.

Meskipun warga transmigrasi telah memiliki sertifikat atas lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II, namun kenyataannya masih saja di seroboti oleh warga setempat.

La Ba Ali salah satu warga transmigrasi saat dikonfirmasi Mimbar Rakyat, Minggu (6/5) mengungkapkan, sebelumnya masyarakat transmigrasi mendiami bagian timur pada daerah setempat. Namun, kebijakan kepala desa Waiketan Baru memindahkan warga transmigrasi pada bagian barat dengan perjanjian suatu waktu pemerintah desa Waiketan Baru akan meminta sertifikat dan membuat surat hibah kepada warga petuanan Desa tersebut untuk sertifikat yang telah diperoleh oleh warga transmigrasi dirubah kembali.

Menurut La Ba Ali, Pada tahun anggaran 1996 -1997 lahan transmigrasi tersebut telah diberikan dan diadakan undian lahan tersebut kepada sejumlah warga transmigrasi oleh kepala Unit I ,Sugeng Praitno dan diketahui oleh kepala Pertanahan Provinsi.

Mestinya Disnakertrans Kabupaten SBT harus membijaki masalah yang saat ini dialami oleh warga transmigrasi. Namun, kenyataannya hingga saat ini Disnakertrans terkesan sangat cuek atas masalah tersebut. “Masyarakat transmigrasi adalah masyarakat binaan Disnakertrans. Jika memang hak – hak masyarakat diseroboti oleh siapapun Disnakertrans harus bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan sengketa tersebut,” ucap Ali.

Ironisnya, Kepala Dinakertrans Kabupaten SBT, Tebi Sebialamo meminta Dahlan Taisala selaku Kepala Desa Waiketan Baru untuk memindahkan 17 KK yang tergolong warga transmigrasi dari daerah timur ke barat. Menurut La Baali sesuai aturan transmigrasi, selambatnya 3 tahun secepatnya lima tahun sertifikat masyarakat transmigrasi harus diberikan. Namun, selama dua puluh tahun menempati daerah transmigrasi pada tahun 2014 baru Disnakertrans memberikan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu, dan lahan usaha dua.

Sementara itu, lahan usaha I yang diberikan untuk menggarap persawahan kini dikuasi oleh warga petuanan Desa Waiketan baru dan lahan tersebut digunakan untuk menanam kelapa. Sedangkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh kemenrian transmigrasi lahan usaha I digunakan untuk penggarapan sawa.

“Saya bingung dan sangat marah dengan tindakan dan perlakuan warga petuanan terhadap kami selaku warga transmigrasi yang mana lahan – lahan tersebut telah kami peroleh sertifikat baik lahan pekarangan, lahan usaha I maupun lahan usaha II namun kenyataannya masih saja diseroboti oleh warga setempat,” ungkap Ba Ali saat diwawancarai via telepon.

Sementara itu, perlakuan warga setempat telah ditegur oleh warga transmigrasi agar tidak melakukan aktivitas pada lahan garapan sawa. Tidak terima teguran dari warga transmigrasi, warga petuanan desa Waiketan Baru melakukan perlawawan pada tanggal 1 Mei 2018. Saat itu, warga petuanan mengejar warga transmigrasi yang sedang menggarap sawa. Namun, saat mengejar warga transmigrasi tidak ketemu hingga akhirnya sepatu kerja dan tali yang digunakan untuk mengukur lahan garapan sawa di potong oleh warga petuanan menggunakan sebilah parang.

Insiden tersebut telah dilaporkan pada Polsek Kecamatan Bula Barat hingga perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Seram Bagian Timur. Namun, hingga saat ini belum ada titik terang atas penyelesaian atas perkara tersebut. ”

Saya mewakili warga transmigrasi meminta agar pihak polres SBT agar dapat menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut secara hukum sehingga tidak menciptkan konflik yang berimplikasi pada warga transmigrasi lainnya,”Pungkasnya.(MR-07).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed