Guru Kontrak Minta DPRD Perjuangkan Nasibnya

AMBON,MRNews.com,- Belum tahu status pastinya dan juga belum didapatnya gaji atau insentif dari bulan Januari-Maret 2019, sejumlah guru kontrak pun mengadu ke komisi II DPRD Kota Ambon, Senin (18/3/19) dengan harapan nasib dan hak mereka dapat diperjuangkan para wakil rakyat yang terhormat. Agar setidaknya ada progress yang bisa dirasakan setelah kewajiban dijalani.

Menanggapi hal itu, sekretaris komisi II DPRD kota Ambon, Zeth Pormes mengaku, laporan dari guru kontrak provinsi yang karena aturan dari pemerintah pusat maka mereka dialihkan ke kota. Namun dalam proses MoU pengalihan itu, ada miss komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Apalagi sampai bulan ketiga tahun 2019 ini, mereka belum tahu status mereka seperti apa dan gaji tiga bulan ini pun belum didapat. Karenanya, mereka melapor ke DPRD, khususnya komisi II.

“Sebagai representasi dari masyarakat, kita menerima mereka dan sudah dibicarakan secara internal bahwa nanti dalam pekan ini atau pekan depan, kita akan undang BKD provinsi Maluku, kota Ambon dan dinas pendidikan kota Ambon untuk rapat dan menanyakan status mereka. Baik status pemindahannya maupun anggaran yang berdampak pada gaji. Persoalannya pada kebijakan pusat, SMA dialihkan ke provinsi. Sehingga guru-guru kontrak provinsi yang berada di SD dan SMP tetap harus dialihkan ke kota,” tandas Pormes kepada awak media di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (18/3/19).

Karena laporan atau keluhan sudah ke DPRD maka menurut Pormes, harus rapat bersama agar bisa meletakan dulu titik permasalahannya dengan mempertemukan para pihak dan merumuskan solusi penyelesaian sehingga setidaknya guru-guru kontrak ini bisa mendapat kepastian hukum dan kepastian gaji dari pekerjaan mereka. Sebab, kalau mereka tidak mendapatkan gaji lalu mengajar terus, akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan murid. Pasalnya guru tidak sejahtera.

“Kita harapkan masalah mereka ini bisa cepat selesai dan kita akan kawal. DPRD khususnya komisi II sebagai lembaga perwakilan rakyat kita akan mengawal proses ini sampai tuntas. Sehingga dalam waktu dekat kita sikapi dengan pihak-pihak terkait,” tegas sekretaris fraksi Golkar itu.

Soal memastikan harus tahun ini gaji mereka dibayarkan dan tidak lagi ada penundaan, tambahnya, akan terbangun pada rapat nanti sekaligus mencari solusinya. “Kalau memang belum ditetapkan di APBD kota Ambon tahun ini, kira-kira solusinya apa. Nanti dibicarakan bersama. Intinya hak-hak mereka harus dibayarkan karena mereka sudah laksanakan kewajiban,” tutup Pormes. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *