by

GMKI-HMI Tuntut Pemprov Transparan Soal Dana COVID-19

AMBON,MRNews.com,- Massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon kompak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku transparan mengenai penggunaan dana COVID-19. Permintaan dilakukan lewat aksi demo didepan pintu pagar kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/6).

Pendemo juga menolak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebab dinilai merugikan masyarakat. Serta meminta Pemprov Maluku memfasilitasi para mantan calon siswa (Casis) TNI yang telah gugur untuk dikembalikan ke daerah asal masing masing.

Tiga tuntutan tersebut ingin disampaikan langsung ke Gubernur Murad Ismail. Namun sang Gubernur tidak berkantor. Sejumlah tulisan juga dibentangkan menyoroti “Gubernur Maluku anti kritik, mimpi anak negeri jadi TNI, penguasa tidak harmonis rakyat yang teriris, 33 pekerja masuk Ambon ke Pulau Buru melalui jalur tikus Pemprov posisi?”.

Sekda Maluku Kasrul Selang hendak menemui massa pendemo didepan pintu masuk, namun ditolak karena hanya ingin bertemu mantan Dankor Brimob.

Sempat terjadi saling dorong dengan Satpol PP karena pendemo bersikeras menerobos pintu pagar dan ingin masuk dihalaman kantor Gubernur. Usai bernegosiasi, mereka diijinkan masuk menemui Sekda dihalaman kantor Gubernur.

Johanis Rumaratu, penanggungjawab mantan Casis meminta Casis yang sudah gugur dalam seleksi agar dipermudah dalam proses pemulangan ke kampung halaman karena sudah berada sangat lama dan terkendala masalah biaya hidup.

Korlap aksi Umar Rumakefing dan Benjamin Jermias mengaku, selain meminta transparansi anggaran COVID-19, pihaknya juga mempertanyakan 39 tenaga kerja PT Maxima yang masuk ke Ambon melalui jalan tikus. Disamping kebijakan penerapan PSBB.

Kepada pendemo, Sekda mengaku, sebelum dikembalikan ke daerah asal terlebih dahulu harus dilakukan Rapid tes sesuai standar protokol COVID-19 dan menunggu konfirmasi dari pemerintah kabupaten/kota setempat, apabila sudah bersedia menerima maka secepatnya Pemprov akan fasilitasi pemulangan.

“Pemprov sudah menyurati pemerintah kabupaten/kota masing-masing Casis dan sudah ditanggapi setuju dipulangkan. Namun hasil Rapid tes ditemukan 7 orang Reaktif sehingga pemerintah kabupaten setempat menolak Casis dipulangkan dengan alasan agar mereka tidak membawa virus ke masyarakat,” bebernya.

Namun massa tidak terima dengan penjelasan Sekda dan memilih keluar halaman melanjutkan aksi sebab hanya ingin menyampaikan langsung ke Gubernur. Aksi demo bubar.

Informasi didapat, usai sholat Jumat, aksi dilanjutkan ke kediaman pribadi Gubernur di Wailela-Poka. Negosiasi untuk perwakilan pendemo menemui Gubernur ditolak. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed