by

Gereja “Diseret” Oknum Masuk Kisruh Demokrat, GAMKI Kecam & Minta Usut

AMBON,MRNews.com,- Beredarnya surat elektronik tertanggal 7 Juni 2021 dari lima orang yang mengatasnamakan pemuda berbagai lintas Gereja kepada Ketua DPD Demokrat Maluku Elwen Roy Pattiasina perihal polemik pemecatan WW, anggota DPRD Maluku yang digiring ke isu agama, menuai sorotan tajam dari publik.

Pasalnya, organisasi dan lembaga Gereja telah diseret masuk dalam kisruh bintang mercy Maluku dengan kasus khusus pergantian antar waktu (PAW) Wattimena dari kursi DPRD Maluku. Dan diduga, oknum elit Demokrat jadi aktor dibalik munculnya surat tersebut.

Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku Leunard Heppy Lelapary pun angkat bicara. Pihaknya kata Heppy, telah mempelajari dan mengkaji substansi surat tersebut yang diteken lima oknum pemuda mengatasnamakan organisasi dan lembaga Gereja.

“DPD GAMKI Maluku perlu mengkritisi dan mengecam keras tindakan tidak terpuji oknum-oknum yang terlibat dalam pencatatan nama organisasi dan lembaga gereja terkait kepentingan politik pada Partai Demokrat Maluku,” jelas Lelapary kepada awak media di Ambon, Senin (14/6).

Jika yang dilakukan ini bermuatan politik, GAMKI kata dia, mengajak pimpinan organisasi pemuda dan lembaga gereja melakukan pressure dan langkah hukum bagi mereka serta memberi sanksi tegas bagi oknum yang mencatut nama organisasi dan lembaga gereja.

Selain itu juga, perlunya meminta ketegasan pihak kepolisian sesegera mungkin memproses hukum oknum-oknum tersebut serta mengusut siapa elit partai politik yang berada dibalik beredarnya surat tersebut.

“Kami menduga beredarnya surat itu sangat bermuatan politis yang dipandang tidak etis dan bermoral karena membawa gereja dalam praktek dan kepentingan politik. GAMKI akan kawal dan pressure apa motifnya,” tegas akademisi Unpatti itu.

Dalam pandangannya akui Lelapary, adanya surat itu sangat kuat berpotensi memecah belah masyarakat di Maluku, apalagi wilayah pelayanan gereja ditarik masuk dalam konflik kepentingan politik tertentu khususnya di partai Demokrat.

“Itu cara-cara tidak terpuji yang patut dikecam. DPD GAMKI sebagai wadah yang mewakili seluruh ormas pemuda gereja diwilayah Maluku akan tempuh langkah hukum dan pressure organisasi dan lembaga gereja yang namanya dicatut dalam surat itu untuk juga bertindak,” demikian Heppy.

Sorotan terhadap persoalan itu juga datang dari kader Demokrat Maluku Max Pentury. Pentury menyesal dan prihatin karena dalam dinamika internal partai, berbagai elemen pemuda mengatasnamakan lembaga dan organisasi gereja “ikut” terlibat.

“Bisa jadi dalam kasus ini, mereka korban dari adanya sebuah dugaan by desain untuk menjerat masuk dalam kepentingan mendorong personal pada proses internal partai Demokrat khususnya wacana tentang adanya mekanisme PAW,” tandas mantan anggota DPRD Maluku itu.

Dilain sisi, Max mempertanyakan kepentingan apa oknum-oknum pemuda tersebut sebagai aktivis pemuda gereja bersuara. Padahal sesungguhnya harus dipahami ini persoalan internal partai dan tidak harus mereka terseret didalamnya.

Bahwa organisasi pemuda apakah sekuler maupun agama melaksanakan fungsi pengawasan sebagai stakeholder politik tetapi seyogyanya tidak terlibat langsung dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis secara administratif karena itu bukan domainnya.

“Kalau itu benar, menjadi satu preseden buruk bagi Demokrat Maluku. Sebab semestinya tidak boleh partai menyeret lembaga/organisasi gereja. Sebaliknya, maka tanggungjawab induk organisasinya dan gereja yang menaunginya lakukan pembinaan terhadap sikap dan pernyataan politik mereka,” pungkasnya.

Diketahui, surat elektronik yang beredar intinya sangat mengapresiasi dan memberi dukungan penuh terhadap sikap tegas ketua DPD Demokrat Maluku yang mengusulkan PAW anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 WW ke sekretariat DPRD Maluku akibat status WW sebagai terpidana oleh PN Ambon.

Surat tersebut diteken Basten Sophia dari Pemuda Gereja Katolik, Paulus Siahaya perwakilan pemuda Gereja Sidang Jemaat Allah, Venska Tomaluweng perwakilan pemuda Gereja Bethel Indonesia, Nobril Lainata perwakilan pemuda Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Rolin Sarimanela, perwakilan AMGPM. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed