GAMKI MBD Dukung Pelegalan Sopi

AMBON,MRNews.com,- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku Barat Daya (MBD) mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD untuk melegalkan minuman tradisional Sopi, yang dipandang sebagai warisan budaya Maluku. Sebab mereka memandang bahwa Sopi bernilai ekonomi.

Karena menurut data Dinas Perindagkop MBD, total industri di MBD saat ini mencapai 1.598 dan 35 persen berasal dari industri pembuat minuman Sopi. Nilai investasi Rp.400.769.000,- per tahun, sedangkan nilai produksi per tahun mencapai Rp.10.760.056.667.

Terhadap itu, Ketua DPC GAMKI MBD, Albert Efraim Kofit kepada awak media saat press confrence di Ambon mengaku, perlu diatur dengan peraturan (peraturan bupati atau peraturan daerah) agar mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran serta pengendalian yang memiliki standar dan tertanggung jawab. Artinya, Sopi menjadi minuman legal dan berpotensial meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya, GAMKI mendorong Pemkab, pimpinan dan anggota DPRD MBD serius dan menganggap urgen untuk merampungkan peraturan daerah (Perda) Sopi sebagai minuman tradisional bernilai budaya dan ekonomi.

“GAMKI siap memberi masukan dan mendukung semua tahapan pembuatan Perda itu. Sebab Sopi lahir bersama pranata adat di MBD. Tidak bisa dianggap illegal dan dilarang penggunaannya untuk kepentingan ritual adat, acara-acara khusus yang sudah menjadi budaya masyarakat MBD. Pada aspek ini, sopi menjadi alat pemersatu dan perekat rakyat bumi Kalwedo yang menghuni pulau-pulau dan menjadi instrument memulihkan relasi orang basudara yang aman dan damai,” ujarnya yang didampingi Wakil Ketua Eksternal Jefry Rehiraky, Erny Mirpey Sekretaris Eksternal, Semuel Hooru dan Dodie Tiwery sebagai simpatisan GAMKI.

GAMKI diakui Kofit, mendukung semua langkah dan strategi Pemkab dalam kerjasama dengan para pihak untuk mengolah bahan baku Sopi menjadi produk olahan lain yang bernilai ekonomi dan berguna seperti gula merah, untuk kepentingan medis (alcohol, bethadine), untuk bio etanol, bahan bakar, dan derivasi (merubah bentuk) lainnya. Langkah dan strategi ini sangat diperlukan demi menolong dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat khususnya para petani tifar di MBD.

Bahkan GAMKI sebut Kofit, juga mendukung pihak kepolisian melaksanakan tugas pengayoman dan menjaga ketertiban masyarakat. Pasalnya GAMKI tidak membenarkan masyarakat yang mengatasnamakan Sopi sebagai minuman adatis untuk melakukan tindakan-tindakan anarki, keributan dan mengganggu keamanan bersama. Masalah yang timbul akibat salah menggunakan Sopi perlu mendapat tindakan tegas sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai organisasi pemuda yang berbasis di MBD, GAMKI tidak ingin agar oleh karena kepentingan politik praktis, agama dan atau kepentingan apapun kemudian membuat kita kehilangan nilai-nilai adatis dari simbol-simbol budaya serta unsur-unsur kebudayaan yang dijunjung tinggi masyarakat di suatu wilayah. Salah satu simbol adatis yang masih dipelihara adalah Sopi. Sopi sejak dulu hingga kini masih merupakan minuman tradisional dan minuman adatis yang bernilai luhur dan sakral,” tegas Kofit lagi.

Pasalnya tambahnya, GAMKI memandang Maluku merupakan negeri adat yang dijamin Undang-Undang (UU) di Indonesia. Dimana Pasal 18B UUD 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Diperkuat juga pasal 28I ayat (3) UUD 1945 “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban”. Selain itu, UU No.5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menyatakan unsur kebudayaan seperti ritus, adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional harus dilindungi. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *