Empat Kawasan Perdesaan di Maluku Masuk KPN

AMBON,MRNews.com,- Sampai dengan tahun 2018, ada empat (4) kawasan perdesaan di provinsi Maluku yang masuk sebagai kawasan prioritas nasional (KPN), tiga diantaranya di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan satu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Yaitu kawasan perdesaaan Seram Utara Seti, kawasan perdesaan Seram Utara Kobi dan kawasan perdesaan Seram Utara Barat di kabupaten Malteng, sedangkan kawasan perdesaan Teluk Waru di kabupaten SBT.

Selain itu, melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia juga telah mengalokasikan tenaga pendamping kawasan perdesaan untuk tiga kabupaten di Maluku yakni kabupaten Malteng, SBT dan Buru. Hal tersebut diungkap Plh Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir melalui staf ahli Gubernur bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan, Ronny Tairas saat membuka rapat koordinasi (Rakor) pembangunan kawasan perdesaan Provinsi Maluku tahun 2019.

“Menindaklanjuti UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri desa,PDT dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, di Provinsi Maluku telah dibentuk 12 kawasan perdesaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota di lima kabupaten yaitu Malteng tiga kawasan perdesaan, SBT dua kawasan perdesaan, Buru tiga kawasan perdesaan, kepulauan Tanimbar tiga kawasan perdesaan dan kepulauan Aru satu kawasan perdesaan,” ujar di Golden Palace Hotel, Kamis (4/4/19).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, dikatakan, peran kawasan perdesaan haruslah dipahami sebagai suatu kesatuan untuk mendorong semangat membangun desa di Maluku melalui koordinasi dan peningkatan kerjasama antar desa, termasuk pembinaan lembaga kerjasama antar desa terintegrasi secara berkesinambungan sehingga dapat berkiprah dengan baik untuk menciptakan perekonomian desa kawasan perdesaan bagi kepentingan pembangunan di masa mendatang.

“Selanjutnya pemberdayaan ekonomi masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mendoronf tersedianya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sehingga secara langsung mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan di kawasan. Karenanya, pembentukan dan pengelolaan BUMDes berasama menjadi keharusan untuk ditingkatkan perannya agar mampu menjadi pilar perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan, guna memfasilitasi kelompok-kelompok usaha masyarakat yang dilakukan lewat program pengembangan wilayah tertinggal,” kuncinya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *