Dugaan Korupsi CBP Kota Tual Masuki Tahap Penyidikan

AMBON,MRNews.com,- Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian cadangan beras pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan 2017 oleh pemerintah kota (Pemkot) Tual kini telah memasuki tahap penyidikan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku, usai dilimpahkan kasus tersebut dari Bareskrim Mabes Polri bulan Maret 2019 lalu setelah dilakukannya proses penyelidikan.

“Setelah selesai penyelidikan oleh Bareskrim usai laporan dari masyarakat, pada bulan Maret 2019 kasus tersebut telah dilimpahkan ke Dit Reskrimsus Polda Maluku untuk diproses hukum lebih lanjut. Dit Reskrimsus sudah melakukan penyelidikan lanjutan guna melengkapi hasil penyelidikan Bareskrim. Dimana bulan Maret lalu, kasus ini telah ditingkatkan ke penyidikan dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke Kejati,” tandas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Roem Ohoirat dalam rilisnya yang didapat media ini, Senin (8/4/19).

Dikatakan Roem, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan para saksi sebanyak 95 orang baik dari ASN Pemkot Tual, aparat desa dan masyarakat yang menerima CBP tersebut. Selain itu juga, penyidik terus lakukan pengumpulan dan penyitaan barang bukti (BB) serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Bahkan nantinya akan ditindaklanjuti dengan audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk penghitungan kerugian negara.

Kasus ini menurutnya, tidak akan didiamkan karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalagunaan kewenangan terkait dengan permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual tahun 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 dan 56 KUHP.

“Dalam penyidikan kasus ini, Dit Reskrimsus Polda Maluku akan memproses semua pihak yang terkait dan terlibat baik yang merencanakan, menyuruh melakukan maupun yang menerima atau turut menikmati,” tegas pemilik tiga melati emas di pundak itu.

Sebelumnya, lanjut Roem, Bareskrim telah memeriksa dan mengambil keterangan kurang lebih 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, pihak Bulog, BMKG Ambon, aparat desa,RT, beberapa camat dan beberapa masyarakat penerima bantuan beras serta mengumpulkan BB berupa dokumen. Hal itu berangkat dari adanya laporan masyarakat ke Bareskrim Polri tahun 2018 lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan Pemkot Tual. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *