by

DPRD Rencana 7 Ranperda Ditetapkan Bersama APBD 2021

-Parlemen-71 views

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon merencanakan tujuh (7) rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sudah disetujui dalam paripurna internal, Jumat (6/11) dilakukan penetapan bersama dengan APBD murni 2021 akhir November nanti.

Wakil ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono mengakui, pihaknya sudah paripurna internal persetujuan 7 Ranperda diantaranya tentang kode etik DPRD, tata cara beracara badan kehormatan dan hak protokoler DPRD yang masuk sebagai inisiatif DPRD.

“Peraturan internal itu jadi payung hukum dalam seluruh aktivitas anggota DPRD di kota Ambon,” sebut Latupono kepada awak media di Baileo Rakyat DPRD, Sabtu (7/11/20).

Selain itu, diakui Latupono, ada juga empat Ranperda usulan pemerintah kota (Pemkot) Ambon terkait beberapa Perda revisi tentang pajak daerah, penyelenggaraan kearsipan, penyelenggaraan perpustakaan, serta Ranperda perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Ambon.

“Di Ranperda terakhir itu soal pembentukan Kesbangpol. Itu kita rubah di Perda, dia jadi badan. Intinya 7 Ranperda yang kita paripurna untuk mendapat persetujuan internal, Ranperda dan peraturan DPRD,” beber politisi Gerindra.

Dengan disetujuinya khusus Ranperda terakhir diakui Latupono, mungkin setelah penetapan Perda, dalam waktu dekat pasti ada penyesuaian dijajaran Pemkot Ambon, bisa saja ada perombakan birokrasi.

DPRD tambah Latupono, rencana lakukan penetapan tujuh (7) Ranperda tersebut bersamaan dengan penetapan APBD 2021, paling terlambat akhir November, sekitar tanggal 20-an. Karenanya pekan depan sudh dimulai dengan pembahasan KUA-PPAS.

“Waktunya tidak terlambat, pas waktu sesuai jadwal yang ditetapkan Bamus. Sebab APBD itu sesuai aturan paling lambat 30 November sudah harus ditetapkan, mungkin minggu depan kita sudah mulai bahas KUA PPAS APBD 2021,” tegas legislator tiga periode itu.

Pasalnya tambah dia, sistemnya sudah berbeda dengan tahun-tahun lalu, yang terpusat ke kementerian dengan memakai sistem online.

“Jadi anggaranan yang masuk perencanaan itu masuk disistem, tinggal kita melihat dia saja bagaimana,” demikian Latupono. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed